Insya Allah, besok, 27 November 2013, IDI menginstruksikan kepada anggotanya untuk berhenti sejenak dari pelayanan (kecuali emergency) dan Aksi Solidaritas Tolak Kriminalisasi Dokter. Mungkin sebagian dari kita ada yang berpendapat, "Dokter emosian amat si, masa "gitu" aja mogok?" Atau, "Memang dokter ga bisa salah? Wajarlah kalo ada yang dipenjara, ga usah sok suci gitu."
-----...Senyum dulu...-----
Mohon dipahami dulu, bahwa Aksi kali ini bukan aksi emosional elite dokter yang merasa dirinya tidak pernah salah. Sebelum ini sudah beberapa dokter yang masuk bui karena kasus aborsi ilegal yang tidak bertanggung jawab dan itu tidak mendapat pembelaan kami. Sejawat kami yang salah jalan seperti itu memang layak dipidana. Tapi berbeda dengan kasus dr. Ayu dkk. kali ini.
Jika kita runut sejenak ke belakang, banyak pemberitaan tidak benar dan tidak bertanggung jawab yang menyudutkan dokter. Berita "Dokter BPJS Bisa Kantongi 1 M", berita "Harga Obat Mahal, Kantong Dokter Makin Tebal", berita "Dokter Malpraktik Ditangkap". Tapi minim sekali pemberitaan, bahwa Anggaran Kesehatan hanya 1% dari APBN, bahwa Menkeu menolak besaran premi yang diajukan Dewan SJSN, bahwa Pemerintah Menaikkan Pajak Farmasi.
Apa yang terjadi dengan semua itu?
Akhirnya kini banyak pasien datang dengan kecurigaan, "Jangan-jangan dokternya ga bener, jangan-jangan dokternya cuman mau morotin saya, jangan-jangan... dan jangan-jangan lainnya." Kemudian dokter bisa juga berpikir, "Wah, ni pasien bakal menjarain saya ga nanti kalo ada risiko medis or komplikasi, ni pasien mau nurut ga ya sama rencana terapi, jangan-jangan...." Hehe runyam kan. Jelas ini bukan hubungan yang sehat untuk dokter-pasien. Saya tidak paham betul kondisi ini by design or hanya kecelakaan sejarah. Yang jelas, kepercayaan pasien terhadap dokter Indonesia menurun, untuk yang punya uang, bisa terbang ke negeri sebelah, yang tidak punya, pergilah ia ke dukun or paranormal. Pada akhirnya, siapa yang dirugikan?
Jika saya boleh bicara subyektif, padahal baik-buruknya sebuah pelayanan kesehatan tidak bisa hanya ditimpakan ke pundak dokter. Ada sistem pembiayaan di sana, ada sistem administrasi di sana, ada mitra tenaga medis lain yang juga bekerja. Pasien tak tertangani karena NICU, ICU tidak ada, jelas di luar kendali dokter. Di saat yang bersamaan, Anggaran Kesehatan kita hanya diberi 1% saja oleh pemerintah. Pasien tak bisa dapat pemeriksaan CT Scan, MRI, atau pemeriksaan penunjang lainnya yang mumpuni, jelas juga di luar kendali dokter. Sedangkan pemerintah, mengenakan pajak barang mewah untuk investasi alat-alat kesehatan. Pasien tidak dapat tertangani karena tempat penuh, atau tidak ada biaya, jelas juga bukan wilayah dokter. Tanyakan kepada pemerintah yang hanya mau membayar Rp19.500 saja untuk jaminan kesehatan rakyatnya. Coba sila dibandingkan dengan asuransi kesehatan lain, berapa premi minimal untuk mendapatkan pelayanan yang layak.
Bekerja dalam kondisi penuh keterbatasan, dengan jaminan penghargaan yang belum sebanding dengan beban kerja, kewajiban memperbarui ilmu dan risiko tertular penyakit berbahaya, sudah dinikmati lama oleh sebagian besar dokter Indonesia. Tapi jika pengabdian dalam situasi yang serba terbatas kemudian berbuah penjara, apakah wajar jika kami tetap diam?
Mohon maaf, ijinkan kami berhenti sejenak. Insya Allah, Naluri kami adalah melayani, tapi kami bukan dewa tanpa tangan dan kaki.
Sekali lagi mohon maaf, ijinkan kami berhenti sejenak, agar orang-orang yang selama ini tidur nyenyak dan tersenyum seenaknya di atas keterbatasan kami berjibaku melayani rakyat Indonesia, di atas tangisan ribuan rakyat negeri ini yang gagal mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas, bisa segera bangun dan tidak main-main lagi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
