DPRD vs Ahok, (Harus) Menggunakan Juru Damai

kemarin, Senin 23 Maret 2015 menjadi headline semua berita online mengenai turun tangannya wakil presiden JK untuk mendamaikan dua belah pihak yg bersiteru yaitu DPRD DKI vs Gubernur DKI, dua kutub yg harusnya saling bersatu untuk membangun ibukota, tetapi malah berseteru gara-gara "anggaran siluman" yg sampai saat ini, ntah siapa silumannya. turun tangannya wakil presiden, menandakan bahwa hal ini cukup luar biasa jika berkelanjutan. APBD DKI belum juga disahkan, berarti semua pembangunan yg berkaitan dengan DKI akan terhambat. mungkin itulah yg menjadilah alasan utama wakil presiden sehingga harus menengahi perseteruan tersebut. kenapa harus wakil presiden..???mungkin jawabannya karena ini Jakarta, ibukota negara, menjadi sorotan semua masyarakat. apakah mungkin jika terjadi hal seperti ini di daerah lain, wakil presiden akan turun tangan, entalah, pemikiran saya sih kemungkinan besar tidak, kenapa..?? karena tidak berdampak banyak bagi politik dan investasi nasional. kenapa mesti Jakarta, mungkin karena semua pusat bisnis, pusat pemerintahan, pusat investasi berada dikota ini dan memang membutuhkan pelayanan yg maksimal. Jakarta oh Jakarta, memang banyak menyimpan cerita

kembali lagi mengenai perseteruan tersebut, kenapa sih harus ditangani wakil presiden JK, karena kedua belah pihak tidak ada yg mau berusaha dewasa. sama-sama membenarkan diri. semuanya berkoar atas nama rakyat, tetapi rakyat/masyarakat Jkarta lah yg menanggung terhambatnya pembangunan di kota tersebut. kalau memang atas nama rakyat, saya rasa harusnya ada yg mengalah. politik itu bukan mencari kambing hitam dan rakyat tambah sengsara. politik kan bertujuan mensjahterakan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat. atas nama rakyat berkoar, tetapi rakyat tambah sengsara...???? rakyat yg mana yg dibela..??

walaupun diindikasikan adanyan anggaran siluman, ada baiknya diselesaikan secara hukum, dan sekarangpun semua sudah berlangsung baik di KPK maupun Kepolisian. harusnya hal ini bisa dihentikan dari dulu. setelah masuk ke area hukum, biar hukum yg membuktikan, kenapa harus lagi diabawah ke area politik, dan sampai saat ini masih belum berakhir. apakah harus menggerakkan rakyat, melalui #save ahok, #save hajilulung,dll, tidak perlulah demikian. DPRD dan Gubernur DKI bukan orang baru di arena politik. mereka sudah mengenyam asam garam politik dan mereka harusnya tahu bagaimana mengatasinya. mungkin karena "gengsi" politiklah yg mengakibatkan perseteruan ini belum ada ujungnya. "Gengsi" politik harusnya diremove ataupun di delete saja, karena bukan Gubernur ataupun DPRD saja yg sengsara, rakyat DKI pun ikut sengsara.

Jakarta oh Jakarta, harapannya kini tinggal pada hasil dari juru damai, apabila setiap tahunnya semacam ini, bisa dibayangkan wajah Jakarta kedepannya. sekarang saja sudah semacam ini, macet, banjir (mungkin sdh lumrah),sampah, kemiskinan, dan entalah apalagi namanya. haruskah masyarakat menanggung beban ini, ditengah perseteruan yg berkepanjangan. dewasa berpolitik dan sopan santun politik, harus diajarkan kepada semua elemen baik pejabat pemerintah DKI ataupun DPRD. demi kemajuan Jakarta, semaunya harus bahu membahu membangun jakarta.