Cukup terenyuh saya membaca kolom Prof. Daniel M. Rosyid Rabu (9/5) beberapa hari yang lalu. Karena, beliau dituduh sebagai anggota, berafiliasi atau bagian dari sebuah keanggotaan organisasi bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Beberapa meme pun muncul mengaitkan nama beliau, dan saya seperti kebanyakan orang turut larut untuk berkomentar tentang beliau. Tentu, saya kaget seorang yang pernah menjadi anggota Dewan Pendidikan Jatim dan kepakaran serta tulisannya yang nikmat untuk dibaca menjadi bagian dari organisasi tersebut.
Dan kemarin beliau mengklarifikasinya dengan cukup baik, malahan terlebih seperti memukul balik. Saya tertegun membacanya dan sedih karena apa yang saya komentari ternyata tidak benar sepenuhnya. Oleh sebab, khilafah menurut pemahaman beliau ternyata berbeda dengan HTI. Kiranya itu cukup jelas.
Lebih dari itu, saat Prof Daniel (tulisnya) disidang oleh pimpinan kampus untuk mencabut pernyataan di meme sosmed, beliau menolak. Beliau bahkan mempertanyakan tentang esensi dari kampus sebagai laboratorium pendidikan, dimana selalu menguji dan menguji setiap pemikiran yang muncul dan tak terkecuali, seperti sosialis, kapitalis, liberalis, komunis dan khilafah. Hanya yang menjadi keberatan dari pihak kampus, dugaan saya, hal itu dapat menjadi polusi pemikiran yang telah dibangun bertahun-tahun bahwa selain ideologi pancasila-lah yang cocok diterapkan di Indonesia, namun, bukan secara murni dan konsekuen, ideologi tersebut tidak dapat diterapkan.
Memang, konflik ideologi bukanlah hal baru, sepanjang Indonesia merdeka, perdebatan muncul sejak demokrasi liberal. Pertarungan partai agama dengan partai nasionalis muncul di dalam suatu wadah, yang diekspos oleh media lalu menjadi konsumsi publik. Persis seperti sekarang ini.
Masih ingat bagaimana Karl Marx mencetuskan sosialisme yang lalu berkembang ke arah komunis. Juga, Adam Smith dengan liberalisnya, perdagangan bebas yang berujung pada kapitalis. Apa yang mereka rumuskan dalam suatu wadah, yang karena diekspos dan dibaca publik menjadi sesuatu yang diterapkan dan dijalankan lantas dikembangkan. Ternyata, dalam hal ini pihak kampus dapat dibenarkan, karena tidak ada batas dan jaminan bagaimana pertarungan antara Ideologi di kampus yang tidak diperbolehkan keluar dapat menjadi konsumsi publik.
Orang awam yang tak berpendidikan secara memadai akan mudah terpengaruh dan terafiliasi begitu saja dengan sebuah kelompok. Mereka tak akan mengerti dan memahami bagaimana pengorbanan untuk mempelajari suatu ideologi tertentu. Ir. Soekarno bahkan sampai harus belusukan untuk menemukan ideologi Marchaenism yang dipahaminya sebagai berdikari (Berdiri diatas Kaki Sendiri). Dengan ideologi semacam itu dan pada saat itu, ia menolak segala bantuan dari kalangan barat yang dianggapnya nanti dapat merusak Republik Indonesia.
Nyatanya, dengan kesepakatan mulai dari Orde Lama dan Orde Baru serta Reformasi, Pancasila sudah merupakan ketetapan yang tak bisa diubah. Pertarungan ideologi boleh di kampus, tapi untuk menerapkan sebuah ideologi lain (terlebih mengganti pancasila) itu jelas melanggar hukum dan konstitusi. Kecuali, memang ada mekanisme untuk itu.
Jadi, kekhawatiran beberapa pihak termasuk prof. Daniel juga turut dapat dipahami, terutama oleh saya. Demokrasi mendukung hal itu, secara obyektif, saya tegas bahwa kampus memang tempat untuk menguji dan menguji pemikiran. Pelarangan atas hal itu sangatlah mencederai ilmu pengetahuan. Kampus takut akan tercemar hal demikian itu? Jelas ini merupakan kekhawatiran yang menjurus pada ketakutan yang berlebihan. Sudah enak, kok masih dipersulit dan malah membuat susah. Pemikiran yang seperti ini justru yang harus dihindari.
Perubahan tetap harus berjalan dan kekritisan juga harus dapat mengimbangi. Bagaimanapun jika ada diskusi terkait khilafah dan lain sebagainya, lebih baik diuji di kampus. Jika betul-betul negara dalam keadaan darurat, seperti halnya Nazi pada periode perang ke dunia dimana Jerman merupakan negara sengsara akibat perjanjian Versailles, ideologi dapat diganti dan dirubah. Tentunya, saya berharap tak akan sampai ke sana.
Terakhir, ketakutan pihak kampus harus disadari mengingat masih mudahnya mahasiswa dapat tercemari ideologi yang dianggap 'sesat'. Dan pada praktiknya akan mempengaruhi lingkungan sekitar termasuk publik di luar ranah kampus. Menjaga iklim kondusif kritis ilmu pengetahuan di kampus sekarang sangatlah sulit. Karena tak ada lagi ruang gerak bagi mereka yang dianggap berbeda.
Tentu saja, berbeda boleh saja, tapi perilaku yang berbeda itulah yang seharusnya mengkhawatirkan. Terutama, bila ada pelarangan dan pengusiran bagi pendukung yang berbeda dalam sebuah tempat suci, seperti masjid. Jelas, ketakutan ini yang dapat memberikan efek trauma jika nanti kampus seperti masjid yang mengusir orang-orang yang berbeda. Padahal, niatannya hanya ingin menguji kekritisan dan kepahaman sebuah ideologi, seperti prof. Daniel.
