Mohon tunggu...
Dr. Yupiter Gulo
Dr. Yupiter Gulo Mohon Tunggu... Dosen - Dosen, peneliti, instruktur dan penulis

|Belajar, Mengajar dan Menulis mengantar Pikiran dan Hati selalu Baru dan Segar|

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

5 Alasan 2 Jempol untuk KPK Menangkap Nurdin Abdullah

28 Februari 2021   09:48 Diperbarui: 28 Februari 2021   09:57 473
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Secara pribadi saya mengucapkan selamat sambil mengangkat dua jempol saya untuk Komisi Pemberantasan Korupsi atas keberhasilan mengungkap praktek korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan menetapkan Nurdin Abdullah dan dua orang lainya sebagai tersangka dalam OTT KPK.

Paling tidak ada 3 alasan utama mengapa keberhasilan OTT KPK kali ini patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya.

Pertama, terjaringnya Nurdin Abdullah dalam OTT sangat menarik. Bukan saja karena dia seorang Gubernur di salah satu propinsi penting di wilayah Indonesia Timur, tetapi juga karena selama ini dia dikenal sebagai orang bersih dan jauh dari urusan korupsi. Keberhasilannya memimping Kabupaten Bataeng beberapa periode menjadi tiket mulusnya menjadi Gubernur di Sulawesi Selatan, bahkan mendapatkan penghargaan sebagai tokoh bersih anti korupsi.

nasional.kompas.com
nasional.kompas.com
Publik tidak menyangka sama sekali kalau akhirnya Nurdin Abdullah terjerebak hanya karena gratifikasi sekoper duit senilai Rp 2 miliar, bahkan yang oleh KPK memperkirakan duit sebesar Rp 5,4 miliar sudah diterima dari pengusaha Agung Sucipto. Dengan latar belakang profesional dan akademisi, selama ini publik menilai beliau memiliki integritas yang kuat terhadap godaan duit.

Kedua, dalam waktu singkat sekitar 3 bulan KPK menangkap tangan 3 orang penting pejabat publik di negeri ini, dua orang menteri dan satu gubernur. Pada akhir November 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kena OTT KPK dengan kasus gratifikasi miliaran rupiah, kemudian pada awal Desember 2020, Mensos Juliari Batubara juga kena batunya OTT KPK karena kasus bansos yang sangat memalukan. Dan sekarang giliran Nurdin Abdullah, seorang Gubernur yang menerima Award Anti Korupsi.

Ketiga,paparan KPK kepada publik tentang proses terjaringnya Nurdin Abdullah dalam OTT kali ini sangat transparan dan profesional. Sehingga publik mendapatkan fakta dan informasi yang obyektif. Bagi saya, penjelasan KPK oleh Ketua KPK Firli sangat profesional. Walaupun yang dikerjakan memang sangat umum dan prosedural sesuai SOP seperti yang publik dengar dan baca setiap ada OTT. Seperti yang diberitakan dengan sangat detail olehdetik.com. dengan judul berita 7 pernyataan KPK tetapkan Nuridn Abdullah penerima suap.

  1. Nurdin Abdullah ditetapkan dersangka bersama 2 orang lainnya
  2. KPK amankan rp 2 miliar dari rumah pejabat Sulsel
  3. Nurdin Abdullah ditahan di rutan KPK
  4. Kronologi KPK OTT Nurdin Abdullah cs di 3 tempat
  5. Tersangka terkait dugaan korupsi proyek wisata
  6. Nurdin Abdullah diduga terima rp 5,4 m dari kontraktor proyek
  7. Firli: Jangan pikir penerima penghargaan tak akan korupsi

Keempat, penangkapan Nurdin Abdullah, Juliari Batubara, dan juga Edhy Prabowo hendak menegaskan kalau KPK tidak pilih buluh. Nampak tidak mempertimbangkan latar belakang politik, status sosial dan sebagainya. Seperti publik ketahui, Nurdin Abdullah ketika melenggang menjadi Guberur Sulsel didukung oleh partai besar seperti PDIP, PAN dan PKS. Hal yang sama dengan Mensos yang dikenal sebagai salah satu orang penting di partainya. Apalagi Edhy Prabowo sebagai ssalah seorang petinggi Gerinda.

Bagi publik yang merindukan negeri ini bebas dari korupsi dan petualangan elit untuk kepentingan pribadi dan golongan, akan memberikan harapan besar ke depan. Paling tidak selama Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai RI-1 hingga 2024.

Kelima, apakah KPK juga mampu dan mau terus membongkar praktek korupsi lainnya yang jauh lebih besar lagi di berbagai lembaga pemerintahan, provinsi dan kabupten di seluruh Indonesia? Sebagai contoh saja di lingkungan DKI Jakarta. Publik melihat, mengamati dan merasakan bagaimana praktek pengelolaan ibu kota negeri ini yang tidak jauh jauh dari praktek korupsi itu sendiri. Bahkan sejumlah aksi pun dilakukan oleh masyarakat. Tetapi, publik mendapatkan kesan kuat seakan-akan KPK tidak mau tahu. Atau sedang menyusun strategi untuk itu ?

nasional.kompas.com
nasional.kompas.com
Sekali lagi, prificiat dan congratulation buat Komandan KPK Firli dan seluruh pasukannya atas kesuksesnnya meng-OTT-kan Nurdin Abdullah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Publik mendukung KPK untuk terus bekerja tanpa lelah bagi negeri ini. Kita setuju pernyataan ketua KPK Firli berikut ini :

"Korupsi itu sebabkan karena ada kesempatan. Korupsi terjadi karena keserakahan, ada kebutuhan. Dan yang paling penting lagi adalah jangan berpikir bahwa setiap orang yang sudah menerima penghargaan tidak akan melakukan korupsi. Kenapa? karena korupsi adalah pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan, serta minusnya integritas. Jadi siapa pun," tutur Firli.

YupG. 28 Februari 2021

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun