Ego Wilayah dan Koordinasi Kacau Penanganan Banjir Jakarta

Tiga Gubernur Absen

Ketidakhadiran 3 orang Gubernur rapat Komisi V DPR RI yang diselenggarakan dengan agenda dengar pendapat terkait masalah banjir di DKI Jakarta sangat mengecewakan.

Apapun alasan ketidak hadiran Gubernur DKI, Banten dan Jawa Barat dalam rapat yang menyangkut kepentingan rakyat seakan menegaskan bahwa masalah penangan banjir di Jakarta karena dua hal utama yaitu, tinggi ego wilayah dari penguasa tiga wilayah, dan koordinasi yang sangat lemah dan mungkin kacau.

Melalui pemberitaan yang luas bahwa Komisi V DPR RI secara khusus menghadirkan semua orang kunci pengambil keputusan terkait dengan penangan banjir Jakarta yang sungguh-sunggu membuat rakyat semakin lelah dan menghadapi terjangan banjir ini.

Itu sebabnya, rapat yang sangat strategis di hadiri oleh Menteri PUPR dan jajaran terasnya, dan 3 orang gubernur  yaitu Anies Baswedsan dari DKI Jakarta, Ridwan Kamil dari Jawa Barat, dan Wahidin Halim dari Propinsi Banten. Oleh Pimpinan Komisi V DPR RI sangat menyayangkan ketidakhadiran mereka.

"Ya saya kira gini, sebenarnya kita sangat menyesalkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk dengan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena kita ingin ada kesinergian berkaitan dengan persoalan banjir. Masalah banjir tidak hanya bisa diputus oleh Jakarta," ujar Wakil Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie kepada wartawan, Kamis (27/2/2020).

Kekecewaan Komisi V sangat dimengerti, bahkan publik juga lebih kecewa lagi. Karena ditengah-tengah musim hujan yang semakin dahsyat ini, rakyat menjadi tidak aman dan traumatis dengan dua kali banjir besar yang memporak-porandakan kehidupan maysrakat, baik yang terjadi tanggal 1 Januari  maupun yang terjadi pada 25 Februari 2020 ini.

Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama
Pada akhirnya benar sekali yang dijelaskan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono bahwa penanganan banjir Jakarta bukan melulu tanggungjawan Pemda DKI saja. Tetapi merupakan tanggung jawab bersama secara sinergis dari Pemerintahan Pusat, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, dan masing-masing Wali Kota dan/atau Bupati di masing-masing wilayah.

Seperti yang diberitakan oleh voaindonesia.com, Menteri PUPR Basuki menekankan penanganan banjir di Jakarta tidak boleh dipecah-pecah berdasarkan kewenangan wilayah sebab Jakarta adalah ibu kota negara. Dia menegaskan dirinya pun sebagai menteri pekerjaan umum bertanggung jawab atas penanganan banjir di Jakarta. 

Menurutnya perlu ada kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah di tiga provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dalam menangani persoalan banjir di Jakarta.

Pemerintah pusat sudah menganggarkan Rp 6 triliun untuk menangani banjir di kawasan Jabodetabek, Basuki mengungkapkan penanganan banjir di Jakarta berdasarkan rencana induk yang selama 1993 hingga 2007 sudah dua kali dikaji ulang. Lewat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah dipasang 104 pompa besar untuk menyedot air waktu banjir, termasuk yang di Jakarta Utara.