Kambing Hitam Itu Namanya Sistem E-Budgeting

Anies beralasan sistem e-budgeting bermasalah sehingga rencana anggaran yang tidak logis masih lolos

Aduhh..., kali ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan benar-benar bikin "blunder"dengan terus mencari "kambing hitam" tentang pos anggaran untuk beli Lem Aibon sebesar 82 miliar rupiah hanya untuk satu wilayah Jakarta. 

Kambing hitamnya berderet sudah. Anak buah disalahkan, sistem internl disalahkan, mekanisme anggaran disalahkan, menyalahkan gubernur sebelumnyalah dan akhirnya menyalahkan sistem yang selama ini diterapkan, yaitu Sistem e-Budgeting. Anies berpendapat bahwa ada yang tidak beres dengan sistem ini, sehingga terjadi kesalahan dengan pos lem merk Aibon yang dijatahkan dua kaleng untuk setiap siswa, seperti diberitakan oleh tirto.com berikut ini.

Ada problem sistem, sistemnya digital tapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan verifikasi, dia bisa menguji. Nah, ini sistemnya digital tapi sistemnya masih manual," ujar dia.  Anies beralasan sistem e-budgeting bermasalah sehingga rencana anggaran yang tidak logis masih lolos

Lha, ini namanya apa? Bukankah ini yang disebut mencari kambing hitam, dan kambing hitam itu disalahkan karena dia yang menyebabkan munculnya anggaran lem Aibon itu yang dipertanyakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta karena dianggap "tidak logis".

Sungguh menyedihkan kalau seorang Gubernur selevel DKI Jakarta memberikan tanggapan yang sangat tidak proporsional ketika "anggaran yang disusunnya sendiri" banyak yang tidak logis dan merasa dia tidak tahu tentang itu. 

Ini sama saja namanya "blunder" kan? Karena sepertinya sang Gubernur tidak nyambung apa yang ditanyakan oleh anggata DPRD dengan apa yang dijelaskan. Dan malah situasi menjadi tidak keruan, karena ke mana-mana arah yang disasar. 

Ini memang blunder, karena menyampaikan sebuah rencana besar untuk DKI Jakarta yaitu RAPBD tahun 2020, tetapi sepertinya tidak menguasai apa yang disampaikan kepada anggota Dewan yang harus menilai, membahas dan memutuskan apakah disetujui atau tidak.

Koq seperti pasang badan saja ya!? Seperti tidak ada beban saja, dan dianggap masyarakat tidak akan ikut mengawasi dan mengontrol. Sungguh sangat terlalu.

Mungkinkah seorang Anies yang sudah berjalan dua tahun sebagai Gubernur tidak menduga kalau ada anggota DPRD yang baru yang berani untuk mengorek dan mempertanyakan bermacam-macam hal yang janggal dalam RAPBD DKI 2020 ini?