Setelah ditunggu-tunggu penuh ketegangan, rasa antusiasme yang tinggi, penasaran yang meledak-ledak dan logika formulasi politik beragam pendekatan, akhirnya Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan Kabinet Kerja jilid II atau sekarang diganti nama menjadi  Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada hari Rabu 23 Oktober 2019. Sehingga susunan KIM menjadi paripurna, tidak saja nama-nama Menteri yang beruntung menjadi pembantu Jokowi lima tahun kedepan, tetapi juga posisi atau jabatan menteri yang dipercayakan.
Apakah publik puas, setuju, keberatan, mendukung, menolak, marah atau senang dengan  susunan KIM ini? Nampaknya, ini bukan soal puas atau tidak puas, senang atau menderita, menolak atau mendukung tetapi ini soal logika publik yang pada umumnya sangat berbeda dengan logika Jokowi dengan susunan KIM. Ini soal cara berpikir publik tentang peran seorang menteri, yang bermuatan harapan dan solusi terhadap masalah kedepan.
Harus diakui bahwa susunan KIM yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi mengobrak-abrik dan mengaduk-aduk, mematahkan dan membelokkan logika publik tentang para pejabat menteri yang dilibatkan dalam kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024. Memang disana muncul berbagai opini yang pro dan kontra terhadap sejumlah menteri yang menjabat saat ini. Tidak saja opini publik dalam negeri, tetapi juga opini publik internasional yang bisa dibaca melalui berbagai media daring.
Mengikuti semua pro dan kontra pandangan publik melalui media sosial yang terus beredar dan bergerak, juga melalui koran online, antara lain :
1. Masuknya Prabowo Subianto pada posisi Menteri Pertahanan. Secara logika harusnya tidak menjadi pembantu Presiden Jokowi karena dia adalah rival berat dalam persaingan Pilpres. Harusnya dia dengan Parpol Gerindanya tetap menjadi oposisi dengan semua koalisi yang dibangun selama ini. Tetapi, Jokowi meminta, dan Prabowo menyanggupi. Ini tidak masuk akal. Bagaimana dengan pendukung sebanyak sekitar 68 jutaan suara di Pilpres 17 April 2019? Okelah, kalau tidak semuanya, tetapi berapa puluhan juta pendukung fanatiknya yang tidak mendukung Jokowi?
Bukan hanya itu saja, Prabowo itu tokoh yang kontrobersial dengan isu pelanggaran HAM masa lalu. Bukankah ini akan mennjadi beban dalam tubuh KIM pimpinan Presiden Jokowi? Apakah pelanggaran HAM masa lalu yang melibatkan seorang menterinya tidak akan diproses lagi?
Harian the gurdian menurunkan judul berita yang sangat merisaukan yaitu 'Dark day for human rights': Subianto named as Indonesia's defence minister", sebagai reaksi atas keputusan Jokowi meminta Prabowo memperkuat KIM.
2. Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kehadiran sosok Nadiem Makarim sungguh membawa kejutan yang luar biasa, kendati publik sudah banyak menduga akan terpilihnya generasi milinial ini dalam KIM. Tetapi yang menjadi kontroversi adalah posisi yang diduki oleh Nadiem sebagai Mendikbud.
Lagi-lagi, logika publik diacak-acak oleh Jokowi dengan Nadiem memimpin di posisi ini. Mengapa? Karena harapan publik harusnya dia berada di posisi yang tidak jauh-jauh dari dunia ekonomi, bisnis bahkan semacam UMKM, ekonomi digital kreatif atau semacamnya. Sama sekali publik tidak menduga keputusan Jokowi ini.
Logika publik, harusnya yang ada di posisi Mendikbud adalah semacam para Profresor yang kaya pengalaman dan pengetahuan tentang dunia pndidikan di tanah air. Harusnya seorang Mendikbud adalah salah seorang rektor unibersitas terkenal dan negeri. Atau sudah melanglangbuasan dalam jagad dunia pendidikan.
Sungguh logika publik menjadi terbalik-balik dengan Nadiem Makarim ada di posisi ini. Bahkan opini yang risau yang bermunculan bekata begini "Nadiem tahu apa tentang pengelolaan pendidikan di negeri ini?". Apakah Nadiem mampu menyelesaikan rumitnya sistem pendidikan di tanah air ini?. Wah, jangan-jangan dikbud akan menjadi perpanjangan tangan dari bisnis gojek hehe!
