Nasib Gerindra, Oposisi atau Koalisi Pemerintah di Tangan Presiden Jokowi?

Setelah ditunggu sepanjang sehari sejak dibuka Rapimnas Gerindra, ternyata sikap dan keputusan Partai Gerindra apakah menjadi opisisi atau berkoalisi dengan kubu Jokowi masih belum juga tegas dan jelas. Alias masih abu-abu.

Bahkan semua bermuara pada tiga sikap politik Gerindra yang sudah terbaca sebelumnya dan ditegaskan kembali oleh Prabowo dalam pembukaan Rapimnas itu.

Seperti diberitakan oleh cnbc.com  menurut juru bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak,  ketiga sikap politik Gerindra adalah, sikap politik pertama,  adalah Prabowo sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan-energi, pertahanan, dan keamanan yang kuat. 

Sikap politik kedua, bila Jokowi ingin menggunakan konsepsi itu, Prabowo mempersilakan. Baik itu bersama-sama dengan Gerindra maupun Prabowo ataupun tanpa Gerindra dan Prabowo. 

Sikap politik ketiga, Prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Caranya dengan terus memelihara silaturahmi dan komunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara.

www.cnbcindonesia.com

Mencermati tiga bentuk sikap politik diatas, dapat memberikan pemahaman dan kesimpulan sementara bahwa semua tergantung kepada Jokowi sebagai Presiden negeri ini. Artinya pula bahwa nasib Gerindra apakah akan menjadi oposisi atau menjadi sekutu dalam koalisi Jokowi-Ma'aruf Amin, tergantung kepada Jokowi sendiri.

Kalau Jokowi mau dan menghendaki Gerindra menjadi satu dengan dengan pemerintahan maka dipastikan Prabowo akan sangat senang. Dan kalau Jokowi tidak menghendakinya, maka Gerindra akan menjadi oposisi dari pemerintahan. Dengan catatan, Prabowo akan menjadi oposisi demi NKRI.

Dengan demikian, sesungguhnya tidak sulit untuk menerka nasib Gerindra akan seperti apa segera setelah Jokowi dilantik menjadi RI-1. Dipastikan Jokowi akan menerima Prabowo dengan Gerindranya untuk masuk menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma'arif Amin lima tahun kedepan.

nasional.okezone.com

Secara logika, tidak mungkin seorang Jokowi akan membiarkan Prabowo akan berada di luar pemerintahannya. Kecuali kalau koalisi Parpol pendukung Jokowi menolak kehadiran Prabowo itu. 

Hingga saat ini, safari politik Prabowo nampaknya sukses, mulai dari Ketua PDIP yang sudah sejak awal telah mengambil langkah dan membuka jalan lebar untuk itu, lalu kepada Ketua Nasdem, Ketua PKB. Publik membaca pesan yang sangat positif buat Prabowo.

news.detik.com

Kemungkinan Jokowi akan menolak kehadiran Prabowo dalam koalisinya karena dua hal utama, yaitu (i) Prabaowo sendiri memang memilih menjadi oposisi, dan ke (2) Parpol koalisinya, khususnya PDIP tidak menerima.