Betul, bahwa tidak ada makan siang yang gratis di dalam dunia politik, karena disana semua berbicara tentang kepentingan, kepentingan dan kepentingan. Artinya, langkah yang diambil dipastikan untuk sebuah kepentingan yang harus diperjuangkan dengan segala macam cara bahkan strategi.
Kepentingan dan kepentingan menjadi kata kunci untuk memahami dinamika politik dalam semua medan pertempuran dan tingkat kerumitannya. Sangat mungkin demi mencapai kepentingannya, maka akan dibungkus dengan kepentingan yang lebih besar. Memperjuangkan dan memperebutkan kepentingan menjadi dinamika yang sangat tinggi, tensi yang juga kencang selalu mewarnai arena politik. Pilihannya bisa win-win solution, atau win-lose solution, tetapi lose-lose solution jarang terjadi karena itu akan fatal akibatnya.
Mencermati pertemuan Megawati dengan Prabowo yang sudah didahului dengan pertemuan Jokowi dengan Prabowo 10 hari sebelumnya, maka isu hot dan seksi tentang perebutan kursi Ketua MPR menjadi "jatah untuk Partai Gerinda". Dan membaca semua dinamika yang ada , hampir dipastikan layak untuk partai yang dimiliki oleh Prabowo Subianto, dengan beberapa fakta yang menarik, antara lain :
Satu, pesan politik nasi goreng yang di sampaikan oleh Megawati dan juga Prabowo pada Rabu 24 Juli 2019 di kediaman Ketua Umum PDIP ini terbaca.
Megawati mengatakan bahwa oposisi tidak dikenal dalam tata negara Indonesia yang berarti bahwa semua harus bersatu dan bergandengan tangan untuk membangun republik ini bersama-sama. Prabowo dalam pernyataannya juga mengatakan hal senada, bahwa siap membantu memajukan bangsa dan negara ini karena NKRI harga mati.
Kekalahan Prabowo dalam kontestasi Pilpres, bahkan seakan babak belur hingga keputusan MK bukan alasan untuk terus terpuruk. Megawati memulihkan semangat Prabowo dengan undangan khusus makan nasi goring bersama.
Kedua, sejumlah petinggi Partai Gerinda telah menyuarakan agar Gerinda diberi kesempatan untuk menduduki Ketua MPR dengan pertimbangan bahwa Gerinda merupakan Parpol perolehan suara terbanyak setelah PDIP, dan urutan ketiga perolehan kursi setelah PDIP dan Golkar.
Sesuai dengan Undang-undang maka kursi Ketua DPR dipastikan menjadi milik PDIP, tetapi Ketua MPR, tergantung bagaimana kesepakatan koalisi di dalam legislatif DPR dan juga DPD.
Bahwa sekitar 62% suara dalam DPR dikuasai oleh koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, namun kendali sentral ada di tangan Ketua Umum PDIP, sebab kalau Megawati menyetujui posisi Ketua MPR diberikan kepada Gerinda akan menjadi key factor bagi semua Parpol Koalisi.
Apakah diplomasi nasi goring Mega menjadi pesan akan kemungkinan ini? Nampaknya peluangnya sangat tinggi.
Ketiga, kendati Presiden Jokowi tidak mempunyai kewenangan langsung untuk menentukan siapa Ketua MPR, namun pertemuan dengan Prabowo pada Sabtu 13 Juli 2019 di MRT, memberikan pesan sangat kuat tentang "rekonsiliasi" yang selama ini ditunggu. Ajakan Jokowi kepada Prabowo dan Sandi untuk  bersama membangun Indonesia, menjadi sangat penting memuluskan peluang kursi Ketua MPR untuk  Gerinda. Sebuah kompensasi yang sepadan dan elok.
