Memprihatinkan sekali bangsa ini, APBN Nampak begitu di peralat guna kepentingan electoral. APBN yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi komoditas politik dikemas dalam bentuk Bansos yang kian tidak terkira kenaikannya. Ada apa? Atau semengkhawatirkan apa bangsa ini?
Penyaluran Bansos yang di percepat buah dari kesepakatan para Menteri dala rapat kabinet bulan November 2023 lalu, di susul begitu fantastisnya pencairan tersebut seperti di paksa sekaligus untuk periode Januari-Maret 2024. Â Di kebut harus tersalur awal bulan februari, sebesar Rp. 600 ribu per keluarga.
Tahun 2024 ini pemerintah menggelontorkan anggaran Bantuan sosial sebesar Rp. 496,8 Triliun, angka ini fantastis. Naik 13 persen dari anggaran tahun 2023. Lebih parahnya, anggaran tahun 2024 ini, dua kali lipat naik dibanding anggaran penanganan Covid tahun 2020-2022.Â
Saat puncak Covid pada tahun 2020 menganggarkan Rp. 498 triliun, tahun berikutnya Rp. 468,2 triliun dan 2022 hanya Rp. 460,6 Miliar.
 Yang mengejutkan, ternyata dana bansos 2024 tertinggi dalam sejarah sebesar Rp. 498 triliun.
Saat ini presiden beserta beberapa menterinya makin sibuk membagi-bagikan bantuan pangan atau bantuan sosial lain.Â
Untuk kompensasi atas apa hal ini dilakukan? Mendekati pemilu tahun 2009, SBY pun membagikan BLT yang dicurigai sebagai abuse of power sebab dibagikan saat mendekati pilpres, yang mana saat itu SBY Â maju kembali sebagai petahana.
Politisi Partai Demokrat, Andi Arief terang membantah jika bansos di politisasi, Bansos dalam bentuk BLT tersebut diberi atas kompensasi kenaikan BBM.Â
Padahal, secara langsung saat itu BLT mendongkrak elektabilitas SBY dengan meraih suara sebesar 60.8 persen. Lantas, saat ini elektabilitas siapa yang ingin di dongkrak sedangkan kita tidak ada petahana sebagai kandidat?
Pastilah bansos ini dijadikan modal untuk memenangkan salah satu kandidat, diduga kuat politisasi bansos ini untuk kubu 02 yaitu pasangan Prabowo Gibran.
Disinilah peran kandidat lain beserta partai pengusung untuk memberi edukasi, jika bantuan pangan atau bantuan sosial dalam bentuk apapun yang disalurkan oleh pemerintah itu adalah hak rakyat. Dan negara berkewajiban untuk menyalurkan bantuan yang telah dianggarkan tersebut serta mempertanggung jawabkan transparansinya.
Kita sama-sama melihat bahwa awal tahun ini, negara tidak seburuk pandemi Covid 2020-2022 atau El nino ditahun 2023 kemarin. Tetapi 2024 ini ada yang lebih buruk yaitu dipertontonkannya kita dengan dinasti, nepotis,segenap elit yang menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi dan penenggelaman moral bernergara para elit kian menjadi-jadi.
