Sesat Jalan KPK Ungkap Dosa Laten Neolib di Century

Melanjutkan lapak sebelumnya.

http://politik.kompasiana.com/2014/05/16/jk-tidak-bohong-faisal-basri-berupaya-cuci-dosa-neolib-653131.html

Beberapa hal dapat ditepikan menghindarkan debat tak berkesudahan.

Semakin didalami semakin banyak masalah yang dipendam selayaknya jadi prioritas utama, sayangnya KPK menghindar agar tidak beresonansi kepada banyak pihak. Harapan KPK menjaring pihak-pihak terlibat mungkin saja menggunakan delik ‘konspirasi’ pasal 55 KUHP. Dari hilir dimulai saat tujuan dana berakhir mengalir KPK sampai di hulu untuk mengetahui motif dan tujuan sebenarnya Century dibailout, baru diungkap masing-masing perbuatan korupsinya. Bayangkan rencana Rp. 600 M membantu yg keluar membengkak Rp. 6,7 T.

ALIRAN BAILOUT 2,2 T YANG DITEMPATKAN LANGSUNG KE SBI

Tidak seluruh keterangan Robert Tantular dapat dipercaya, apalagi pengakuan salah seorang stafnya pada persidangan Robert jadi terdakwa, pernah disuruh Robert untuk memecah NCD Budi Sampurna menjadi 247 lembar masing-masing sebesar 2 M per NCD menggambarkan bahwa Robert Tantular melakukan semacam persiapan tertentu seperti adanya simbiosis pada pihak pembuat kebijakan. Namun ada keterangan yang aliran dana yang menarik diungkap dari pengakuan Robert Tantular sebagai salah satu pemilik Century yang justru menunjukan adanya misleading antara Robert dengan pihak lain dimaksud yakni sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com :

Robert Tantular mengatakan ada upaya dengan sengaja membuat bank miliknya collapse atau menjadi bank gagal, sehingga akan turun bantuan dari pemerintah.

"Kita menduga adanya invisible hand (tangan tak terlihat) dengan sengaja menyebabkan collapse dan kalah clearing. Kemungkinan itu terkait dengan konsekuensinya, karena harus ada campur tangan pemerintah atau akhirnya ada dana Rp 6,7 triliun digelontorkan," kata kuasa hukum Robert, Andi F Simangunsong di kantor KPK, Jakarta, Jumat (20/9).

Oleh karena itu, Andi mengatakan bailout atau dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun patut dicurigai. Apalagi ada dana sebesar Rp 2,2 triliun dari bailout langsung ditempatkan di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indoneisa (SBI).

ALIRAN DANA KEMANA MENGALIR

Aliran dana benar-benar tidak ditelusuri oleh KPK, BPK nanggung, PPATK sakit gigi padahal biasanya ember. Kok kasus lain pada getol ya.. terutama kalau yang nerima aliran dananya mengandung efek selebrasi-politis tinggi.

Luar biasanya TPPU Anas dan LHI aja dikais-kais.. oleh KPK sebaliknya yang luar biasa disembunyikan.

Bambang Widjojanto bilang mereka gak bisa menelusuri aliran dan century (luarr biasa..) seperti pernyataannya dikutip dibawah ini (Centroone.com) :

Bambang W. mengisyaratkan jika pihaknya tak akan mengembangkan kasus Century ke arah aliran dana tersebut. ‘KPK pasti berorientasi kepada yang menjadi core kompetensinya, kalau yang diluar itu agak susah,’ imbuh BW sapaan akrab Bambang. Menurut Bambang, pihaknya menangani soal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan kebijakan soal bailout bank yang saat ini berganti nama menjadi Bank Mutiara itu. ‘Di dakwaan kita memang yg dirumuskan sedari awal-awal, soal FPJP dan kebijakan bailout’ imbuhnya.

Nah ketahuan satu kasus di perluas walau menindas, kasus lain dipersempit biarpun taruhannya integritas komisioner KPK jadi nol. Bagusnya komisioner beginian di pecat aja, omong besar doing saat seleksi dulu.

RIZAL RAMLI MENEGASKAN PERIHAL AUDIT ALIRAN DANA

Mengingatkan apa yang diposting rekan kompasianer Abdul Muis Syam pada lapak yg sama izin kutip kembali untuk menyimak keterangan Rizal Ramli dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta yang gamblang mengungkapkan beberapa kisah dapat membantu KPK membuka jalan menuju terungkapnya siapa intelektual dader/pelaku, membantu melakukan dan turut membantu kejahatan korupsi di bailout century.

Rizal Ramli menyebutkan, pada waktu ketua KPK Antasari meminta BPK untuk melakukan audit, ketuanya itu Hadi Purnomo, wakilnya Taufiequrahman Ruki, teman dekat SBY. Salah satu permintaan Ruki adalah supaya jangan menyentuh “NKRI”. Hadi Purnomo yang mungkin juga banyak masalah, kata Rizal, sepakat untuk akhirnya hanya melakukan policy audit (audit kebijakan). “Nah, kalau sudah diaudit kebijakan, Boediono dan Sri Mulyani pasti kena,” ujar Rizal Ramli.

Yang sengaja tidak dilakukan oleh KPK, kata Rizal Ramli adalah audit aliran dana. Padahal kalau ikut model kasus Bank Bali, diaudit aliran dana, maka dalam waktu 6 minggu akan ketahuan itu uang ke mana (alirannya).

“Kok bisa butuh cuma 2 triliunan dana pihak ketiga, tapi disuntik sampai 6,7 T, dan ini berlangsung selama 8 bulan sampai 2009,” turur Rizal Ramli bertanya-tanya.

Menurut dia, di mana-mana di seluruh dunia menyelamatkan bank itu cuma 1-2 hari, ditransfer dana bailout untuk pihak ketiga. Tidak ada di seluruh dunia (mana pun) bank itu uangnya ditarik bertahap pelan-pelan sampai 8 bulan.

Sumber: Wawancara Dr. Rizal Ramli 9 Mei 2014 pukul, 18:00.

Tsunami sampai jg disini alias bisa posting tapi gak bisa di komen. Mohon maaf rekan kompasianer yg sebelumnya telah komen krn gak bisa dibalas sejak 2 postingan terakhir.