Senin, 13 Januari 2025. Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh Nito Sudinata, Hany Febrianty, dan Yulismah mahasiswa Politeknik Statistika STIS memberikan wawasan mendalam mengenai hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi ke empat di dunia menjadi suatu tantangan Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah khususnya masalah kemiskinan penduduk. Banyak tantangan yang dihadapi dalam mengentaskan kemiskinan karena masalah ini merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Pada semester pertama tahun 2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,03 persen yang masih di atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 6–7 persen. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan sebagai suatu implementasi dari amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-empat, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur sehingga terciptanya suatu kesejahteraan hidup. Kondisi kesejahteraan hidup harus didapatkan oleh semua kalangan penduduk indonesia. Kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah di Indoneisa dapat di representasikan dengan suatu indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Badan Pusat Statistik, IPM menggambarkan capaian pembangunan kualitas hidup manusia yang dilihat dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat atau standar hidup yang layak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana IPM memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data dari 34 provinsi. Kemiskinan di Indonesia tetap menjadi tantangan besar, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada hubungan kuantitatif antara IPM sebagai ukuran kesejahteraan manusia dan persentase penduduk miskin di setiap provinsi.
Penelitian ini menggunakan metode regresi linear sederhana untuk mengukur hubungan antara IPM dan tingkat kemiskinan serta analisis spasial untuk menganalisis sebaran persentase penduduk miskin berdasarkan wilayah di Indonesia yang dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan pembagian waktu di Indonesia, yaitu Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Dengan memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, penelitian ini mengungkap bahwa peningkatan IPM memiliki dampak langsung terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Berikut adalah temuan utamanya:
- Hubungan Negatif Antara IPM dan Kemiskinan
- Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu poin dalam IPM mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,069 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik secara signifikan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.
- Disparitas Antar Wilayah
- Wilayah Indonesia bagian Timur, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, ditemukan memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah bagian Barat dan Tengah.
Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pentingnya peran IPM dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup harus terus diperkuat guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan masih terdapat tantangan besar dalam mencapai target pembangunan nasional, khususnya dalam mengurangi kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. Namun, dengan strategi yang terarah dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat ditekan hingga mencapai target RPJMN dan dapat mewujudkan visi sebagai negara yang lebih sejahtera dan adil bagi seluruh rakyatnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H