Krisis Moneter Korea Selatan di Tahun 1997 dan Strategi dalam Menghadapinya

Setiap negara tentunya pernah memiliki permasalahan-permasalahan ekonomi, tak terlepas Korea Selatan. Sebelum membahas lebih jauh alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu moneter internasional?

Tata maupun rezim moneter internasional atau biasa dikenal dengan sistem moneter internasional sendiri merujuk kepada rezim terdiri dari kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, organisasi dan lain sebagainya yang memiliki kaitan dengan pembayaran-pembayaran bersifat internasional. 

Sedangkan sistem moneter merupakan sistem yang bertujuan untuk menata tata moneter yang mampu untuk dikelompokkan berdasarkan cara penentuan kurs maupun menurut aset cadangan internasional yang tersedia. 

Sistem moneter internasional yang tergolong baik tentunya ditandai dengan adanya peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan perdagangan global, meningkatkan jumlah investasi internasional, dan saling ketergantungan pada global, serta dapat melahirkannya pula distribusi berbasis profit internasional merata terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Korea Selatan memiliki ekonomi yang terbilang baik sebelum adanya krisis ekonomi makro. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang mana dengan kekuatan ekonomi membuat pertumbuhan ekonominya menjadi tercepat, dengan rata-rata 7 sampai 9 % per tahunnya (Kihwan,1999). 

Hal tersebut juka dapat terlihat pada masa 1990-an, perekonomian Korea Selatan meningkat hingga 8,9% (Annissa,2011). Selain itu juga di tahun 1993 inflasi yang terjadi di Korea Selatan terbilang rendah dan dapat terkendali yaitu hanya sekitar 4 sampai 5 %. Masa-masa ini terjadi sebelum terjadinya krisis di Korea Selatan.

Jika dilihat pada data di tahun 1997, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan ekonomi Korea Selatan cenderung  mengalami penurunan. Penurunan tersebut yaitu dengan terjadinya defisit anggaran belanja yang amat besar yaitu sekitar US$ 15,3 miliar dalam waktu 8 bulan di tajun 1996.  Yang kemudian di tahun tersebut secara keseluruhan mengalami penurunan sekitar 23,7 %. 

Hal tersebut pula didukung dengan turunnya harga komoditas ekspor Korea Selatan pada produk baja, pembuatan kapal-kapal, serta Petrokimia. Nilai ekspor tersebut kian melambat yang awalnya 33% di tahun 1995 kemudian di tahun 1996 menurun menjadi 3 %. 

Krisis tersebut pula kian diperparah dengan adanya penurunan mata uang Jepang yaitu 17%  terhadap mata uang Won. Hal tersebut tentunya berdampak kepada harga barang-barang yang berasal dari Korea Selatan menjadi mahal di pasa Asia Tenggara (Kihwan,1999).

Sebagai bentuk dari tanggapan terhadap kondisi tersebut, Wakil Perdana Menteri yaitu Mr. Lim Chung Yeol menyatakan pemerintah akan melakukan kerja sama dengan IMF guna menjalankan menstabilkan ekonomi serta mereformasikan kebijakan struktural negaranya. Krisis ini kemudian dibahas oleh Dewan Eksekutif IMF yang kemudian pada tanggal 4 Desember 1997 disetujui.