Pendidikan Gratis: solusi atau sekedar alat kampanye?

          Ketika kita berbicara tentang kemajuan bangsa, pendidikan selalu menjadi pilar utama. Namun, Bagaimana jika sebagian besar anak-anak bangsa tidak mampu mengakses pendidikan karena alasan biaya?.
          Setiap anak memiliki hak untuk bermimpi besar, tetapi realitas ekonomi sering kali menjadi tembok penghalang bagi banyak keluarga untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Disinilah pentingnya pendidikan gratis yang sering dijanjikan dalam kampanye politik. Janji pendidikan gratis sering kali menjadi senjata utama partai politik untuk menarik simpati pemilih. Bagi masyarakat kecil, janji ini tentu terdengar sangat menggiurkan, terutama ditengah tingginya biaya pendidikan.
          Wacana tersebut diangkut karena ada begitu banyak kisah miris yang menggambarkan anak-anak tidak bisa ke sekolah, karena putus sekolah, diperlakukan tidak adil, tidak menerima ijazah karena orang tua tidak mampu membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan pihak sekolah atau kampus.
          Ironinya, pendidikan di negara ini masih menjadi catatan panjang. Meski konstitusi atau UUD 1945 menjamin hak Pendidikan, kenyataannya masih banyak anak yang menghadapi kesulitan mengakses pendidikan yang layak. Seperti pada pasal 31 ayat (4) "negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." Negara bertanggung jawab secara finansial terhadap Pendidikan.
          Dalam realitanya, pendidikan gratis membutuhkan anggaran besar yang harus diambil dari pendapatan negara. Hal ini menuntut pengelolaan dana yang transparan dan efisien. Jika tidak, program ini hanya membebani keuangan negara atau memotong anggaran sektor penting lainnya, seperti Kesehatan dan infrastruktur.
          Masyarakat harus menyadari bahwa pendidikan gratis bukan hanya soal aksesibilitas, tetapi juga kualitas. Pendidikan yang buruk justru akan menghasilkan lulusan yang kurang kompeten dan tidak siap menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu, janji pendidikan gratis harus dibarengi dengan komitmen meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.