PENDIDIKAN KEPULAUAN DI KABUPATEN SUMENEP DALAM PERANGKAT KETERBELAKANGAN

Oleh:
Team Pembentukan Kabupaten Sumenep Kepulauan
Pendidikan adalah invenstasi peradaban. Begitulah adagium atau jargon klasik yang tersirat pesan filosofis edukatif bahwa pendidikan dapat menentukan kemajuan suatu bangsa. Jika persoalan pendidikan diabaikan, niscaya kemajuan yang diharapkan tak lebih hanya utopi belaka. Begitu sentralnya pendidikan, maka dalam Undang-Undang juga diatur bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20%.
Tetapi pada aspek ini, secara lebih khusus tulisan ini akan mengulas secara komprehensif kondisi pendidikan kepulauan di KabupatenSumenep yang jika dilihat dari aspek kualitas pendidikan, sarana prasarana, sampai pada tenaga pengajar acapkali ketinggalan dari daratan. Di daratan kita akan dengan mudah menjumpai gedung sekolah menjulang tinggi dilengakpi dengan sarana dan prasarana pendidikan. Inilah yang menjadi disparitas antara pendidikan kepulauan dan daratan di KabupatenSumenep.
Ketika tim ekspedisi Front Peduli Madura kepulauan (FP-MK) melakukan kajian lapangan pada pertengahan April lalu ke beberapa kepulauan di KabupatenSumenep ada beragam persoalan pendidikan yang dijumpai, mulai dari rendahnya kualitas tenaga pengajar, sarana dan pra sarana pendidikan seperti perpustakaan maupun optimalisasi proses pembelajaran. Ironis memang, seharusnya pendidikan kepulauan mendapatkan prioritas dan daya dukung dari pemerintah daerah. Bahkan dalam APBD KabupatenSumenep tahun 2015 alokasi anggaran untuk pengembangan pendidikan kepulauan masih tergolong rendah.
Di samping itu, FP-MK juga menyayangkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam mengambil tindakan cepat menyelesaikan persoalan pendidikan kepulauan. Lemahnya political will dan political action menjadi tetek bengek persoalan pendidikan kepulauan lamban diselesaikan. Padahal pendidikan adalah pintu masuk menuju kemajuan masyarakat kepulauan. Sehingga pada aspek lain, pendidikan akan terus didorong oleh FP-MK melalui optimalisasi pemberdayaan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas anak didik dan mutu pendidikan.
Secara lebih rinci temuan FP-MK pada aspek persoalan pendidikan kepulauan dapat dikategorikan dalam beberapa poin, pertama, masih sedikitnya jumlah perpustakaan sekolah, baik pada tingkat sekolah dasar sampai menengah atas. Padahal perpustakaan adalah jantung sekolah. Perpustakaan adalah medium bagi anak didik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui aktifitas membaca. Karena tanpa dielakkan buku memiliki peran vital dalam upaya mencerdaskan anak didik. Melalui perpustakaan sekolah, minat baca anak didik dapat didorong oleh para pendidik. Sehingga anak didik tidak sekedar mendapatkan pengetahuan melalui pembelajaran formal, tetapi punya kesadaran membaca pada sisi lain melalui sarana perpustakaan sekolah.
Masih minimnya perpustakaan sekolah di kepulauan berimbas terhdap tingkat kecerdasan anak didik. Selama ini sekolah di kepulauan menjadi kurang inspiratif dan pembelajaran hanya bersifat konvensional. Ini bermuara pada rendahnya perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan kepulauan, termasuk juga pada penyediaan sara dan pra sarana pendidikan.
Kedua, lembaga-lembaga pendidikan kepulauan, baik tingkat dasar sampai menengah juga mengalami persoalan terbatasnya tenaga-tenaga pendidik yang benar-benar profesional dan dapat mendorong anak didik punya semangat belajar. Beberapa kepulauan yang jauh jaraknya dari daratan salah satu persoalan klasiknya adalah terbatasnya jumlah tenaga pengajar yang punya kompetensi dan profesionalisme. Karena setiap rekrutmen Pegawai negeri Sipil (PNS) yang diselenggarakan pemerintah daerah pada aspek tenaga pendidik belum menjadikan daerah kepulauan sebagai prioritas distribusi tenaga pengajar. Akibatnya melebarnya kesenjangan kualitas pendidikan tidak dapat dielakkan.
Ketiga, selain terbatasnya tenaga pendidik yang punya kualifikasi akademik, persoalan pendidikan kepulauan pada sisi lain juga masih belum menjadi target dan agenda pembangunan kepulauan oleh pemerintah daerah. Beragam persoalan pendidikan kepulauan cenderung dibiarkan oleh pemerintah. Pembiaran ini mengakibatkan sejumlah lembaga pendidikan hanya terbatas menjadi lembaga pembelajaran yang bersifat mengejar formalistik.
Setelah melakukan refleksi bahwa persoalan pendidikan kepulauan harus segera dicarikan langkah penyelesaian. Tidak selamanya penyelesaian persoalan pendidikan menunggu kesadaran pemerintah daerah. Harus ada upaya-upaya alternatif yang dilakukan masyarakat kepulauan secara mandiri dan otonom demi meningkatkan taraf lembaga pendidikan kepulauan.
FP-MK dan Komitmen Peningkatan Pendidikan Kepulauan
FP-MK selama ini telah berhasil menyelenggarakan agenda-agenda kongkrit, termauk dalam ikut serta menyelesaikan persoalan pendidikan masyarakat kepulauan. Kerja ini dilakukan secara terstruktur dan atas dasar keprihatinan FP-MK melihat dinamika pendidikan kepulauan di KabupatenSumenep.Salah satunya, FP-MK sejauh ini telah berhasil menggagas perpustakaan sekolah pada sekolah dasar di beberapa kepulauan di Kabupaten Sumenep, sekaligus menyediakan bahan bacaan yang bersifat edukatif, informatif, tetapi juga membagikan bahan-bahan bacaan  yang komunikatif, populer dan bersifat rekreatif. Karena pada dasarnya perpustakaan juga sangat potensial bagi lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas anak didik.
Karena pada prinsipnya, FP-MK yang merupakan organisasi pemuda lintas kepulauan di KabupatenSumenep punya tanggung jawab dalam ikut serta menyelesaikan beragam persoalan masyarakat kepulauan, tak terkecuali persoalan pendidikan kepulauan. Sehingga pada aras yang lebih jauh, usaha nyata yang dilakukan FP-MK akan mendorong kesetaraan antara kepulauan dan daratan di KabupatenSumenep. Sebab tidak selamanya harus berpangku pada pemerintah daerah yang disinyalir enggan dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di kepulauan.
Pada wilayah lain, peningkatan kualitas pendidikan kepulauan secara umum akan berpengaruh terhadap terciptanya masyarakat kepulauan yang terdidik, terampil, dan punya kepeduliaan terhadap pembangunan masyarakat kepulauan. Maka kerja sukarela FP-MK bukan mengejar kepentingan politik tertentu, sekaligus menyangkal sinyalemen kelompok-kelompok politik tertentu yang menganggap FP-MK sebagai agenda politik.
FP-MK dan Agenda Kabupaten Sumenep Kepulauan
Sejumlah persoalan masyarakat kepulauan yang belum ada niat baik dari pemerintah dalam rangka menyelesaikannya, termasuk pada aspek pendidikan semakin mendorong FP-MK untuk mewujudkan Kabupaten Sumenep kepulauan. Hasrat ini juga sekaligus merepresentasikan keinginan masyarakat kepulauan dalam rangka menuju daerah otonom baru kepulauan di Kabupaten Sumenep. Karena pemekaran kepulauan merupakan pintu masuk terwujudnya jaminan hak-hak masyarakat kepulauan dapat diwujudkan.
FP-MK ke depan pula akan terus mendesak lembaga pemerintah; baik daerah maupun pusat untuk mengiyakan keinginan menuju Kabupaten Sumenep kepulauan melalui mekanisme politik sebagaimana sudah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang. Mekanisme politik akan terus dilakukan sekaligus menawarkan agenda-agenda strategis secara rasional yang mendasari lahirnya hasrat menuju Kabupaten Sumenep Kepulauan. Karena secara substantif, FP-MK selalu menekankan bahwa organisasi ini bukan organisasi politik, melainkan penyambung aspirasi masyarakat kepulauan yang selama ini tak pernah diselesaikan oleh pemerintah pusat.
Di samping terus mendorong menuju Kabupaten Sumenep Kepulauan, FP-MK juga akan terus mengimbangi dengan kerja-kerja kongkrit untuk mematangkan kesiapan masyarakat kepulauan menyambut Kabupaten Sumenep kepulauan. Sebagai misal, advokasi dan pendampingan sosial yang selama ini terus dilakukan oleh FP-MK atas inisiasi kedasaran kolektif dalam organisasi. Sehingga pada tataran yang lebih jauh, masyarakat kepulauan sudah benar-benar matang dan siap menuju Kabupaten Sumenep Kepulauan.