Oleh: Team Pembentukan Kabupaten Sumenep Kepulauan
Problematika masyarakat kepulauan benar-benar komplek. Mulai dari akses terhadap kebutuhan pokok yang masih mahal, sarana dan prasarana pendidikan, sampai pada problematika pembangunan insfrastruktur yang masih jauh dari ekspektasi masyarakat kepulauan. Kerusakan jalan misalnya, hampir dapat dijumpai di seluruh kepulauan berpenghuni di Kabupaten Sumenep sampai pada sarana tangkis dan dermaga. Bertolak dari itulah penyusun hendak mengkaji secara kritis dan komprehensif tentang kualitas ketersediaan insfrastruktur di kepulauan di Kabupaten Sumenep. Hal ini menjadi penting bagaimana kebijakan pembangunan insfrastruktur tidak hanya tersentralkan di darat.
Ketimpangan insfrastruktur antara daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep sangat kentara. Ketimpangan ini sebetulnya bermuara pada kebijakan pemerataan insfrastruktur yang masih terpusat di daratan. Padahal insfrastruktur sangat urgen dalam memberikan akses terhadap aktifitas masyarakat. Pembangunan insfrastruktur yang dijanjikan pemerintah Kabupaten Sumenep dapat dibilang hanya utopi belaka. Tak lebih janji-janji politik dalam menumbuhkan dukungan politik terhadap elit-elit tertentu. Wajar kemudian, masyarakat kepulauan menjadi frustasi dengan iklan politik para elit yang menjanjikan pembangunan insfrastruktur. Padahal masyarakat kepulauan menyumbang suara yang sangat besar dalam setiap pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sumenep.
Sebagai misal, perbandingan persentase jumlah anggaran untuk pembangunan insfrastruktur di kepulauan dan daratan pada tahun 2014. Daratan mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan insfrastruktur mencapai 79%, sedangkan kepulauan “hanya” kebagian jatah 21%. Tingginya disparitas jumlah anggaran untuk pembangunan dan perbaikan insfrastruktur berimpikasi terhadap masih banyaknya dijumpai kerusakan jalan, listrik, pelabuhan, tangkis laut, dan sebagainya. Sekalipun pada RAPBD tahun 2015 ada peningkatan untuk anggaran pembangunan insfrastruktur di kepulauan yang mencapai angka 26% berbanding 74% untuk daratan.
Padahal sebetulnya potensi sumber daya alam kepulauan justru lebih besar dari daerah daratan. Sebagai misal, hasil dari kepulauan pada sektor perikanan, minyak, dan gas bumi. Hasil alam dari kepulauan merupakan penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang telah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumenep tahun 2011, misalnya. Secara keseluruhan kepulauan menyumbang angka Rp. 995 miliar lebih dai total RAPBD Rp. 1,07 triliun. Besaran jumlah yang disumbangkan kepulauan yang masuk dalam PAD justru berbanding terbalik dengan kualitas kehidupan masyarakat kepulauan, salah satunya pada aspek kualitas pembangunan insfrastruktur yang masih di “anak tirikan”.
Insfrastruktur Untuk Kepulauan
Sejatinya ada tiga insfrastruktur yang mendesak untuk kepulauan berupa tangkis laut, dermaga, dan jalan yang dapat menunjang aktifitas masyarakat kepulauan. Tetapi jika diamati secara komprehensif ketiga insfrastruktur tersebut kondisinya masih dibilang begitu memprihatinkan. Ini tentu bermuara pada politik anggaran yang masih cenderung terpusatkan di daratan.
Bahkan untuk ketiga insfrastruktur strategis dan mendesak untuk daerah kepulauan anggarannya dapat dibilang belum mencukupi. Sebagai misal, untuk tahun 2014 untuk pembangunan insfrastruktur jalan yang secara keseluruhan mencapai Rp. 85,5 miliar yang bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp. 9,836 miliar, APBD Provinsi Jawa Timur Rp. 10 miliar dan sisanya sebesar Rp. 66 miliar dari APBD Kabupaten Sumenep. Sekalipun demikian alokasi anggaran untuk kepulauan ”hanya” 16,7% atau Rp. 14, 285 miliar, sedangkan sisanya Rp. 71, 278 miliar untuk daerah daratan.
Masyarakat kepulauan dengan segala bentuk keterbatasannya, selayaknya harus mendapatkan perhatian tertentu dari pemerintah, sehingga kepercayaan masyarakat kepulauan terhadap pemerintah masih dapat didorong. Serta kesenjangan antara kepulauan dan daratan dapat diminimalisir semaksimal mungkin untuk proses pemerataan pembangunan insfrastruktur. Jika ini belum direspon positif, maka benih-benih perlawanan masyarakat akan semakin besar ke depannya. Sehingga pemerintah tak harus tutup telinga untuk menyelesaikan problematika pembangun di daerah kepulauan.
Padahal pembangunan insfrastruktur dan sarana publik yang lain menjadi begitu penting di daerah kepulauan dalam rangka tidak saja tendensi pemerataan pembangunan, teapi juga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Karena jaminan kesejahteraan adalah hak setiap personal, termasuk masyarakat kepulauan. Kesenjangan pembangunan insfrastruktur dapat didorong melalui alokasi anggaran yang proporsional dan merata, antara kepulauan dan daratan. Maka mekanisme politik antara eksekutif dan legislatif melalui elaborasi yang profesional harus bermuara pada pemerataan pembangunan, baik kepulauan dan daratan. Tetapi itu hanyalah utopi belaka. Selama ini kepulauan dengan segala potensi sumber daya alamnya hanya instrumen untuk komoditas politik kelompok-kelompok elit tertentu untuk kepentingan personal dan kelompoknya. Ini menjadi miris di tengah ekspektasi masyarakat kepulauan terhadap pemerintah yang dapat mewujudkan pembangunan dan sarana publik.
Pemekaran Menjadi Solusi Terakhir
Beragam persoalan pembangunan insfrastruktur di kepulauan yang masih terbelakang dibandingkan daerah daratan; baik dari aspek kualitas insfrastruktur maupun alokasi anggaran menjadi salah satu bentuk perhatian masyarakat kepulauan secara kolektif. Termasuk dalam hal ini adalah Front Pemuda Madura Kepulauan (FP-MK) yang merupakan afiliasi kelompok masyarakat yang kembali menggalakkan pentingnya pemekaran daerah menuju Kabupaten Sumenep Kepulauan. Lembaga yang diinisiasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat kepulauan, tanpa tendensi kepentingan politis. Pemekaran menuju daerah Kabupaten Sumenep Kepulauan menjadi urgen di tengah runtuhnya political will dan political action pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan insfrastruktur bagi masyarakat kepulauan. Atas asumsi itulah ke depan FP-MK akan terus mendesak pemerintah pusat untuk untuk mendorong terwujudnya daerah otonom, demi terbentuknya Kabupaten Sumenep Kepulauan sebagai bentuk distribusi keadilan pembangunan demi terciptanya kesejahteraan untuk masyarakat kepulauan.
FP-MK akan terus berjuang tanpa berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang punya domain kepentingan politik, demi otentisitas substansi perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat kepulauan. Pada sisi yang lain, FP-MK juga akan terus mengupayakan bangkitnya kesadaran masyarakat kepulauan melalui agitasi dan propaganda, untuk berjuang secara kolektif guna mewujudkan daerah pemekaran menuju Kabupaten Sumenep Kepulauan.
FP-MK yang dibangun atas dasar kejenuhan kelompok pemuda lintas kepulauan melihat keengganan pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kepulauan, semakin terdorong untuk mewujudkan cita-cita masyarakat kepulauan; yaitu pemekaran daerah kepulauan menuju Kabupaten Sumenep Kepulauan. Ini bukan panggang yang jauh dari api, karena potensi sumber daya alam begitu mencukupi untuk distribusi kesejahteraan bagi masyarakat kepulauan. Sehingga potensi sumber daya alam nanti akan didistribusikan secara proporsional ke seluruh kepulauan dengan rata. Konskuensinya, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kepulauan dapat benar-benar termanifestasikan secara nyata.
Team : Front Pemuda Madura Kepulauan (FP-MK)
