Sudah bukan rahasia lagi bahwa para pekerja migran adalah sosok yang rentan mengalami permasalahan keamanan. Tidak hanya masalah perlindungan soal jaminan sosial dan ketenagakerjaan, tetapi juga jaminan keselamatan dari krisis, konflik, atau ketegangan yang terjadi di kawasan yang mereka tempati. Termasuk, jika sewaktu-waktu terjadi eskalasi ketegangan di kawasan Semenanjung Korea yang mengakibatkan terancamnya kemanan pekerja migran. Dari kajian Hubungan Internasional, kondisi-kondisi yang dihadapi para pekerja migran tersebut dapat dianggap sebagai ketidakamanan individu atau kelompok, khususnya jika dilihat melalui kerangka keamanan manusia (human security). Konsep keamanan manusia melihat individu sebagai penerima semua masalah keamanan (Floyd, 2007). Konsep ini mendukung gagasan keamanan fisik (physical security) dan juga akses ke kebebasan dasar (fundamental freedoms), kesejahteraan sosial, dan keamanan ekonomi setiap individu (Adiba & Puspitasari, 2023).
Meskipun konflik yang 'sebenarnya' bisa dibilang belum benar-benar terjadi, namun tidak ada salahnya jika Pemerintah Indonesia menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Terutama untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran. Apalagi, kita tahu bahwa keberadaan pekerja migran sangat berdampak pada perekonomian Indonesia.
Mengacu pada konflik di beberapa wilayah dan negara lain, Indonesia setidaknya akan melakukan beberapa hal, salah satunya akan mengevakuasi warganya dari Semenanjung Korea jika ada krisis nuklir di sana. Namun, apakah dengan evakuasi, lantas permasalahan pekerja migran ini akan selesai? Jawabnya, tidak. Setiap pekerja migran, bisa dipastikan adalah tumpuan ekonomi keluarganya. Jika pun mereka dievakuasi, merka akan kehilangan pekerjaan. Dengan kata lain, keluarga mereka juga akan kehilangan tumpyan ekonomi. Tidak hanya itu, perekonomian Indonesia sedikit banyak juga akan turut mengalami imbasnya.
Selanjutnya, melihat posisi Indonesia yang kini mendapatkan kedudukan yang cukup penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pemerintah Indonesia bisa meningkatkan diplomasi pertahanan dan kerja sama internasional dengan negara-negara mitra seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia bahkan Korea Utara sendiri guna meminimalisir ancaman. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga dapat menguatkan kembali kebijakan luar negeri yang berfokus pada upaya perlindungan WNI di luar negeri. Seperti halnya yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pada masa Pemerintahan Joko Widodo Jilid II, prioritas politik luar negeri Indonesia bertumpu pada formula 4+1, yang terdiri dari diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan juga global.
Strategi lainnya, Pemerintah Indonesia dapat melakukan deteksi dini dengan membangun jejaring yang kuat dengan pemerintah setempat, termasuk pengembangan sistem hotline dan piket 24 jam terkait perlindungan pekerja migran. Terakhir, immediate response, cepat tanggap atas kejadian yang meimpa pekerja migran juga sangat dibutuhkan.
Referensi
Adam, R. (2023). Analisis Strategi Nuklir Korea Utara Pasca Perang Dingin: Pengaruh Proliferasi Nuklir Korea Utara Terhadap Stabilitas Keamanan Asia Timur. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(3), 570-593.
Adiba, H. H., & Puspitasari, V. (2023). Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura. Jurnal Hubungan Internasional, 8(1), 90-115.
Arbar, T. F. (2024). Semenanjung Korea Memanas, Korut Tembakkan Rudal Balistik. CNBC Indonesia. Diakses 14 september 2024, https://www.cnbcindonesia.com/news/20240912101200-4-571238/semenanjung-korea-memanas-korut-tembakkan-rudal-balistik.
Chi-Yin, S. (2011). Jalan Pulang yang Panjang. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, Kantor Perwakilan untuk Indonesia dan Timor-Leste.
Floyd, R. (2007). Human Security and the Copenhagen School's Securitization Approach: Conceptualizing Human Security as a Securitizing Move. Human Security Journal 5, 38-49.
