Ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah salah satu isu paling mendesak yang memerlukan perhatian serius. Meski perekonomian Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan dalam beberapa dekade terakhir, buah dari pertumbuhan ini belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan yang signifikan ini mencerminkan permasalahan struktural yang mendalam dalam ekonomi dan masyarakat Indonesia. Ketimpangan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai indicator, salah satunya adalah koefisien Gini, yang menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan. Meskipun telah terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka ini masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Selain itu, ketimpangan juga terlihat jelas dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Anak- anak di daerah perkotaan memiliki akses yang lebih baik ke sekolah berkualitas dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil. Hal yang sama berlaku untuk layanan kesehatan, di mana masyarakat di daerah terpencil seringkali harus menghadapi kesulitan besar untuk mendapatkan perawatan medis dasar.
Ketimpangan ekonomi memiliki dampak yang luas dan merugikan. Dari perspektif sosial, ketimpangan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan meningkatkan tingkat kriminalitas. Ketika sebagian besar populasi merasa tertinggal dan tidak memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi, hal ini dapat memicu ketidakpuasan yang berujung pada ketegangan sosial. Secara ekonomi, ketimpangan juga dapat menghambat pertumbuhan jangka Panjang, dan potensi sumber daya manusia yang tidak terutilisasi dengan baik karena kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan mengurangi produktivitas nasional. Selain itu, konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dapat menghambat konsumsi domestik, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat kompleks dan beragam. Salah satu faktor utama adalah ketidakmerataan pembangunan. Pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama Jawa dan Bali, meninggalkan banyak daerah lain dalam keadaan tertinggal. Selain itu, sistem pendidikan yang tidak merata menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas tenaga kerja. Faktor lain yang berkontribusi adalah sektor informal yang besar di Indonesia. Banyak pekerja di sektor ini tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial dan hak- hak pekerja dasar, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan ketidakstabilan ekonomi. Mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.
Pertama, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan dan kesehatan di daerah- daerah terpencil. Dengan memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, kita dapat meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan dalam jangka panjang. Kedua, pembangunan infrastruktur di luar Jawa dan Bali harus dipercepat. Infrastruktur yang baik akan membuka akses ke pasar, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja di daerah- daerah tertinggal. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan komunitas. Ketiga, reformasi dalam sektor tenaga kerja juga sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dan sektor informal diintegrasikan ke dalam ekonomi formal. Ini termasuk menyediakan akses ke jaminan sosial dan pelatihan keterampilan untuk pekerja informal.
 Ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah tantangan besar yang memerlukan tindakan tegas dan berkelanjutan. Dengan komitmen dari semua pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil Indonesia dapat bergerak menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Mengatasi ketimpangan bukan hanya masalah moral, tetapi juga kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil bagi semua lapisan masyarakat.
