Hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia sebagai negara tetangga yang berbatasan secara langsung selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. Hubungan keduanya selalu menunjukan tren yang baik, khususnya pada kerja sama bidang ekonomi. Hubungan Bilateral Indonesia dan Malaysia mulai terjalin sejak Malaysia mendapatkan kemerdekaannya, tepatnya sejak 31 Agustus 1957. Sebagai negara serumpun, Indonesia menyatakan mendukung kemerdekaan Malaysia dan menempatkan Dr. Mohammad Razif sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia yang pertama. Oleh karena itu, keduanya selalu bekerja sama untuk menjaga hubungan bilateral agar selalu terjalin dengan baik.
Hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia pernah melewati fase yang menegangkan dengan adanya konfrontasi “Ganyang Malaysia” yang diserukan oleh Presiden Indonesia, Soekarno, antara tahun 1963-1965 sebagai upaya menggagalkan pembentukan Negara Federasi Malaysia. Namun, untungnya fase tersebut tidak berlangsung lama karena kedua negara menyadari bahwa sebagai negara serumpun diperlukan adanya hubungan baik dan kerja sama demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh, Malaysia, Indonesia, dan ketiga negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Thailand, Filipina, dan Singapura sepakat membentuk sebuah organisasi regional bernama Association of South-East Asian Nation (ASEAN) melalui pertemuan Deklarasi Bangkok di Thailand.
Terbentuknya ASEAN membawa babak baru bagi hubungan kerja sama antarnegara Asia Tenggara, begitupun dengan Malaysia dan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Malaysia menempati peringkat kelima teratas sebagai negara yang berinvestasi dan menjalin mitra dagang dengan Indonesia, salah satunya investasi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) diharapkan dapat menumbuhkan pasar di Kalimantan sehingga dapat meningkatkan perekonomian setempat maupun mempererat kerja sama dengan negara yang berdekatan, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sendiri saat ini terus menunjukan perkembangan yang signifikan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap pertama difokuskan pada pembangunan Kawasan Inti Pemerintahan (KIPP) dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang. Kawasan Inti Pemerintahan (KIPP) merupakan kawasan yang terdiri atas bangunan kantor pemerintahan pusat, perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN), fasilitas umum, dan fasilitas penunjang kehidupan lainnya. Wacana perpindahan ibukota Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur tentu menjadi ketertarikan tersendiri bagi Malaysia mengingat letaknya yang berdekatan dengan wilayah Malaysia.Hal tersebut sejalan dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, yang meyakini bahwa adanya hubungan yang sangat penting antara kedekatan wilayah dan perkembangan ekonomi kawasan.
Ketertarikan Malaysia untuk turut berinvestasi pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disampaikan langsung dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor pada 9 Januari 2023 yang lalu. Dalam pertemuan tersebut dilakukan serah terima sebelas Letter of Intent atau surat pernyataan minat sepuluh perusahaan Malaysia dalam penanaman modal guna menunjang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) oleh Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz dan Kepala Badan Otoritas IKN Bambang Suswantono.
Lebih jauh, kesepuluh perusahaan tersebut, yaitu Pharmaniaga Bhd, Success Electronics, Olympic Cable Company Sdn. Bhd., Alliance MEP (Sarawak) Sdn. Bhd., Reneuco Bhd., Boustead properties Bhd., Transformer Manufacturing Sdn. Bhd., Berjaya Corporation Bhd.,Carsome Malaysia, Protasco Bhd., dan Tenaga Nasional Bhd. Kesepuluh perusahaan tersebut bergerak dalam berbagai sektor yang berbeda, seperti penyediaan dan pengembangan energi, pengembangan kesehatan, pengembangan infrastruktur, penyediaan air minum, digitalisasi perdagangan, pembangunan hunian masyarakat, dan pengembangan smart city. Adanya ketertarikan oleh Malaysia didasari oleh harapan berkembangnya perekonomian Sabah dan Sarawak dengan pertumbuhan pasar Kalimantan mengingat lokasinya yang berdekatan.
Adanya Letter of Intent merupakan langkah awal yang baik bagi keberlangsungan pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN), serta menandakan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) mampu menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya. Setelah adanya Letter of Intent tersebut nantinya perusahan-perusahaan yang berminat akan meninjau perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan dinamika penduduknya sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Hal tersebut merupakan hal wajar yang memiliki tujuan untuk memperkecil resiko kerugian bagi para investor.
Oleh karena dengan adanya dukungan dari para investor dengan berbagai bidang tersebut, Badan Otoritas IKN perlu melakukan percepatan pembangunan guna memfasilitasi minat para investor, serta membangun kepercayaan terhadap investor agar terjalin kerja sama yang berkelanjutan. Apabila pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berhasil menunjukan perkembangan yang postif maka semakin besar kesempatan terjalinnya kerja sama berkelanjutan dengan para investor, serta tidak menutup kemungkinan semakin banyaknya perusahaan yang menanamkan modal pada masa mendatang, terlebih bagi perusahaan yang berasal dari Malaysia dan Brunei Darussalam.
Pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjukan bahwa hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia terjalin dengan sangat erat. Lebih dari itu, kerja sama tersebut semakin memperkuat posisi Malaysia sebagai investor dan mitra dagang Indonesia. Adanya serah-terima Letter of Intent mengenai ketertarikan Malaysia untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian, baik di wilayah Indonesia maupun Malaysia, khususnya wilayah Sabah dan Sarawak. Selain itu, ketertarikan yang ditunjukkan oleh Malaysia memberikan tantangan tersendiri bagi Badan Otoritas IKN untuk selalu mengoptimalkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar penanaman modal terus berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan hubungan yang baik antara kedua negara agar kerja sama yang terjalin dapat membuahkan hasil positif.
