Implementasi "MEME" Layanan Pendidikan Kesetaraan, Mungkinkah?

Istilah MEME ( Multi Entry-Multi Exit ) sebenarnya adalah suatu strategi yang sudah lama digagas oleh Direktorat Pembinaan SMK. Merupakan konsep yang pernah dimunculkan dalam rancangan kurikulum SMK. Suatu strategi yang menerapkan pengakuan keterampilan dan pengetahuan sebagai hasil belajar.

Melirik kebijakan pendidikan nasional dewasa ini, khususnya pada era Mas Menteri Nadiem Makarim, saya teringat lagi pada gencar-gencarnya dulu Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). 

Sasaaran utama adalah tingkat kompetensi siswa yangterukur dan dapat dikaryakan di Dunia Usaha/ Dunia Industri. Siswa dimagangkan pada perusahaan-perusahaan mitra, bahkan sampai ke luar negeri.

Konsep MEME ini  muncul kembali. Merdeka Belajar dan Pengakuan Hasil Belajar merupakan implementasi nyata dari konsep MEME.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Sistem atau kebijakan MEME pada masa lalu itu adalah mengakui kompetensi dan keterampilan seseorang sebagai hasil belajar dan diberikan sertifikat atau ijazah. 

Dapat di contohkan, seorang anak yang tidak mengikuti pendidikan formal tetapi memiliki kompetensi di bidang keahlian mekanik sepeda motor setara dengan tingkat akhir SMK maka dia bisa diberikan Ijazah SMK Program Studi Mekanik Otomotif.

Kalau kita cermati pada pendidikan nonformal sebenarnya pola dasarnya juga sama. Mungkin pengukuran standar kompetensinya yang berbeda. 

Di Kompetensi keahlian harus diukur dengan standar industri, sementara di program pendidikan kesetaraan berdasarkan rentang usia atau pengalaman belajar sebelumnya.

Tetapi dengan kebijakan baru di dunia pendidikan yang sangat inovatif, pengakuan hasil belajar juga sudah mulai diterapkan dengan assesment. Bahkan di perguruan tinggi juga sudah menerapkan pengakuan pengalaman kerja sebagai bobot SKS dengan evaluasi diri (Evadir).

Menurut saya boleh-boleh saja berbagai inovasi pendidikan itu bergulir sesuai analisis kebutuhan zaman now. Tetapi harus jelas benang merahnya, harus jelas prosedurnya dengan tidak hanya mengangkat istlah-istilah baru yang sebenarnya merupakan kemasan lama yang sempat terabaikan.

Terkait dengan pendidikan kesetaraan mungkinkah dengan pola Multi Entry-Multi Exit?