Apa yang dikemukakan oleh Rabasa dkk memang telah terbukti dalam kasus gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Kartosoewirjo.Â
Ketika pemerintah Indonesia berhasil menumpas gerakan NII dan memberikan amnesti serta bantuan modal usaha kepada para anggotanya, ternyata hal itu hanya bersifat sementara.
Sepuluh tahun kemudian, para anggota NII kembali melakukan konsolidasi untuk meneruskan perjuangannya dengan jalan kekerasan. Dan kini, kasus Ismarwan menjadi bukti baru atas akurasi teori ini.
Menyoroti Program Deradikalisasi BNPT
Sejak bebas dari Lembaga Pemasyarakatan awal Januari 2015, Ismarwan selalu mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh Direktorat Deradikalisasi BNPT.Â
Tahun 2015, ia mengikuti kegiatan silaturrahmi bersama Direktorat Deradikalisasi di Banda Aceh. Kemudian pada tahun 2016, Ismarwan mendapatkan bantuan modal kewirausahaan sebesar Rp.10.000.000.
Dilanjutkan pada tahun 2017 dengan nominal yang sama. Lalu pada tahun 2018 Direktorat Deradikalisasi BNPT menggandeng Kementerian Sosial RI, dan Ismarwan kembali mendapatkan bantuan modal kewirausahaan sebesar Rp.15.000.000, yang dilanjutkan lagi pada tahun 2019 sebesar Rp.5.000.000.
Bahkan tidak hanya itu, Ismarwan juga selalu mengikuti berbagai kegiatan Deradikalisasi yang diadakan oleh BNPT di Jakarta. Pada bulan Desember 2017, Ismarwan ikut dalam acara "Gemar NKRI", sebuah kegiatan yang mengumpulkan 100-an orang mantan napi terorisme untuk diberikan ilmu kewirausahaan dan wawasan kebangsaan.
Kemudian pada bulan Februari 2018, Ismarwan juga mengikuti acara silaturrahmi antara pelaku dan korban terorisme, sekaligus pemberian materi wawasan kebangsaan, di Hotel Borobudur, Jakarta.
Lalu mengapa Ismarwan masih bisa kembali terlibat dalam kasus terorisme setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Deradikalisasi dan secara kontinyu selalu mendapatkan bantuan kewirausahaan?Â
Apakah ini murni karena tidak adanya itikad baik dari Ismarwan sendiri atau justru menjadi bukti ketidakefektifan program Deradikalisasi?
