Rencana Wajib Militer bagi Mahasiswa, Perlukah?

Ditengah kondisi pandemik yang kian hari semakin meningkat, muncul wacana dari Kementrian Pertahanan mengenai Wajib Militer bagi mahasiswa. Hal ini dimaksudkan sebagai aplikasi dari penerapan UU Non 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Selain itu juga ada realisasi terkait program komponen cadangan yang berisi tentara cadangan yang direkrut secara sukarela.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah mengkaji kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar para mahasiswa bisa ikut Program Bela Negara. Program ini merupakan lanjutan dari Program Kampus Merdeka.

Dengan diadakannya program ini, dapat meningkatkan kualitas mahasiswa tidak hanya menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, tapi juga cinta terhadap bangsa Indonesia.

Namun program ini dinilai kontradiktif dengan Program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka yang memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengeksplor dan mengaktualisasikan diri mereka. 

Ditakutkan, Program Bela Negara yang diusung Kemenhan dan Kemendikbud bisa menimbulkan Militerisasi di lingkungan kampus. Sehingga, program ini tidak relevan dengan kondisi seperti ini, dan perlu dipertanyakan mengapa gaya militeristik dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan terkait rasa cinta terhadap negara.

Di sisi lain, memang program tersebut dapat menumbuhkan sikap patriotisme dan rasa kebangsaan, namun tidak bisa ditampik bahwa program ini dapat meminimalisir sikap kritis dari mahasiswa agar lebih patuh terhadap sistem-sistem yang dikelola oleh negara. Dimana, sekarang mahasiswa sangat aktif dan kritis terhadap negara, sehingga upaya-upaya kritis, dari anak muda khususnya, bisa dibungkam secara perlahan lewat wajib militer ini.

Program ini dirasa harus jelas targetnya dan detail hingga materi dari program tersebut. Memang, bela negara penting namun harus dimatangkan dengan jelas agar tidak berbalik dan justru menjadi berbahaya bagi negara.