Demonstrasi besar-besaran untuk mengkudeta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bakal dilaksanakan Senin, 25 Maret 2013 ini, sepertinya tak akan terjadi. Juru Bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan pemberitahuan yang diajukan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia adalah kegiatan bakti sosial. “Mereka mengadakan pembagian sembako di halaman kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,” kata Rikwanto di kantornya, kemarin.
Surat pemberitahuan yang disampaikan Neta S. Pane tersebut ditandatangani Ketua Presidium MKRI Ratna Sarumpaet dan Sekretaris Jenderal, Adhie Massardi. Bakti sosial ini diperkirakan melibatkan 3.000 orang. Kendati menolak menyebutkan jumlah, Rikwanto memastikan ada personel yang diterjunkan untuk mengamankan kegiatan itu.
Adhie Massardi mengatakan perubahan ini dilakukan karena ada tekanan dari berbagai pihak terhadap pengurus majelis. "Banyak teror kepada kami," kata dia. Pembagian sembako, lanjut dia, akan diisi orasi yang isinya menuntut Presiden Susilo mundur.
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto melarang pengurus, kader, organisasi sayap dan organisasi massa yang berafiliasi dengan partainya turut serta dalam unjuk rasa yang bertujuan melengserkan Presiden Yudhoyono. "Kami tetap konsisten dengan jalur konstitusional," kata Prabowo.
Presiden Yudhoyono tak terusik dengan agenda majelis. “Tidak ada pengaruhnya terhadap kegiatan presiden,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa. Hari ini, presiden dijadwalkan bertemu Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf dan bertolak ke Bali untuk menghadiri High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda
Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia membantah akan melakukan kudeta pada tanggal 25 Maret 2013 mendatang. MKRI mengaku hanya akan meminta pemerintahan SBY-BOEDIONO untuk lengser secara baik-baik.
"Mosok iya kudeta dilakukan oleh kakek-kakek dan nenek-nenek," ujar anggota Presidium MKRI Permadi di bilangan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat 22 Maret 2013. Menurut dia, MKRI tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kudeta bersenjata.
"Kami ini cuma berapa orang sih? Apa iya kami bisa kudeta?" kata Permadi. Politikus Partai Gerindra ini menilai isu kudeta yang ditujukan pada kelompoknya sangat berlebihan.
Ketua Presidium MKRI Ratna Sarumpaet menyebut SBY menyadari kalau dirinya salah. "Dia (SBY) tahu banyak salah, dan dia tahu juga kami tahu kesalahannya," ujar Ratna.
MKRI dalam nanti berencana untuk mendesak Pemerintahan SBY-Boediono turun. "Pemerintah sekarang ini sudah gagal, dan sudah inkonstitusional," kata Ratna.
"Untuk itu kami ingin meminta SBY-Boediono untuk turun secara baik-baik," ujar anggota Presidium MKRI Hatta Taliwang. "Kami mau SBY resign saja jadi presiden," lanjut Hatta.
