" Sejumlah 89 Persen dari pelatihan dalam kartu pra kerja tersedia di internet dan tidak berbayar, jadi banyak pelatihan yang dapat diakses dengan gratis namun harus berbayar dalam program kartu pra kerja" kata Alex.
Permasalahan ini sudah banyak orang membicarakan, memang banyak sekali pelatihan "tidak kompeten" yang sedianya bisa didapat secara gratis contohlah seperti pelatihan menjadi youtuber, pelatihan berjualan online, dan lainnya.
Kita kembali bicara mengenai Dadang, si Dadang yang sudah mendapat alokasi dana kartu pra kerja sebesar 600ribu, memilih pelatihan untuk berjualan online, padahal sebelumnya dia sudah mengetahui cara berjualan secara online, melalui konten serupa yang dia dapat tanpa membayar.
4.Pelaksanaan Program
Di tengah kondisi pandemic seperti saat ini, sangat tidak memungkinkan untuk menjalankan sebuah program pelatihan yang dilakukan dengan bertatap muka langsung seperti halnya kegiatan belajar mengajar di sekolah atau seminar.
Pelatihan program kartu pra kerja hanya dilakukan secara online, itu juga hanya dengan memberikan peserta beberapa video mengenai pelatihan tersebut, setelah peserta selesai menonton semua video tersebut, maka dia akan mendapatkan sertifikat bukti telah selesai melakukan pelatihan.
KPK menilai jika pelaksanaan program tersebut berpotensi fiktif, tidak efektif dan dapat merugikan keuangan negara, terlebih dengan metode pelatihan yang satu arah, maka indicator keberhasilan pelatihan tersebut akan susah untuk diukur.
"Dapat video banyak banget, ada 10-11, terus aku tonton bentar, selanjutnya aku skip-skip aja, eh udah selesai terus dapat sertifikat" ungkap Dadang.
Dugaan KPK ternyata memang benar terjadi, kawan saya Dadang ini melakukan hal yang demikian, dia hanya menonton video tersebut sekilas sekilas saja, lalu mendapatkan sertifikat, Dadang sengaja memilih pelatihan yang nominalnya murah, sehingga dirinya bisa mendapatkan insentif yang lebih untuk dirinya.
Penutup.
Sangat disayangkan program yang sejatinya untuk membantu tenaga kerja terdampak pandemic covid-19 ini malah jadi upaya konflik kepentingan hingga ajang korupsi, bukannya member solusi malah menambah masalah.
