Riuh suasana terkait pemilihan pucuk pimpinan kepolisan kali ini, tentu saja terjadi karena tidak hanya berhenti pada persoalan proses pencalonan yang terhitung kilat, dan sangat cepat bahkan sebelum masa periode kepimpinan sebelumnya resmi berakhir.
Bahkan hasil guliran dilembaga legilatif pun terasa mengejutkan, karena hasilnya membulat melalui aklamasi. Terkesan janggal ketika institusi anti rasuah nasional, menetapkan sang kandidat tunggal tersebut sebagai duduk sebagai tersangka dalam indikasi kasus korupsi.
Jelas yang hilang dari proses pemilihan kali ini adalah dukungan publik, yang sudah barang tentu berharap kebersihan dijaga oleh lembaga Bhayangkara sebagai marwah utamanya. Saat kehormatan tidak lagi menjadi sebuah bagian dari klarifikasi atas rekam jejak yang bersih dari penyelenggara negara, maka kita dengan mudah menebak kemana arah angin akan berhembus.
Sejatinya posisi sebagai kepala institusi kepolisian merupakan hal terpandang, dan dalam hal tersebut integritas adalah bagian yang melekat sebagai sebuah amanah sekaligus tanggung jawab terhadap publik. Terlebih karena dalam tugasnya nanti, akan berperan sebagai penegak hukum dan keteraturan. Logikanya jelas, hukum merupakan pengikat kuat kekacauan untuk menciptakan kedamaian.
Bagaimana jadinya bila si penegak hukum tersebut, justru yang menjadi bermasalah secara hukum? Tanpa bermaksud mendahului proses pengadilan, akan menjadi elegan bila sang “putra mahkota” berkonsentrasi pada masalah yang merundungnya secara terfokus, untuk dapat membuktikan kehormatan dirinya.
Wibawa dan Sikap Kestaria
Kalau kemudian jabatan tidak dibekali dengan kehormatan, maka kita hanya akan melihat posisi dan kedudukan sebagai hasil akhir yang dituju, bukan sebagai sarana dalam mengabdikan diri bagi kepentingan yang bersifat meluas. Hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai motif individu dan kelompok yang memiliki dahaga akan kekuasaan.
Presiden dalam hal ini tidak bisa berpangku tangan, menyerahkan bola liar kepada lembaga lain. Ketetapan hati yang kukuhlah kepada kebenaran harusnya dilabuhkan. Dalam statement pembelaan, Nampak jelas posisi keterhimpitan pemimpin negara ini atas berbagai kepentingan politik yang melingkupinya.
Menjadi tidak popular adalah konsekuensi yang dapat diabaikan, bila tujuan yang hendak dicapai adalah kemaslahatan. Dalam kasus kali ini, entah apa yang hendak dicapai? Karena toh pada janji kampanye yang dikemukakan adalah tunduk kepada konstitusi dan rakyat yang notabene dapat dilihat melalui respon publik.
Kita tentu perlu mempertanyakan kembali sikap partai politik, yang seharusnya menjadi kanal demokrasi, karena seolah tumpul dalam melakukan telaah fit and proper test. Hal ini jelas menjadi bagian dari gumpalan masalah yang aktual terjadi, bagaimana kita bisa bersikap atas situasi terebut? Saat kepentingan legislative dan eksekutif bergerak searah, meski berlawanan dengan kehendak publik jelas ini sebuah pengabaian dan pembiaran secara sistematik.
Bahwa setiap pemangku kebijakan akan selalu berhadapan dengan konsekuensi resiko ketidakpuasan, hal itu adalah benar adanya. Namun, secara jelas dapat dipahami bahwa rasa tidak puas dapat dikategorikan sebagai kepentingan mayoritas atau sekedar ekspresi ketidaksukaan semata. Saat public memberikan reaksi balik atas sebuah kebijakan, jelas hal tersebut perlu didengarkan oleg para pejabat negara karena mereka menjadi pemegang hak kuasa atas suara yang telah diberikan, termasuk oleh relawan.