Tidak habis pikir, ketika Garuda Indonesia diberi ijin oleh Menteri BUMN untuk mencari vendor selain PT Pertamina dalam pemenuhan Avtur bagi maspakai nasional itu. Entah kenapa problem yang sama kerap terjadi dihampir seluruh BUMN kita, dan yang pasti kondisi lemahnya koordinasi dan sinergi tersebut membuat kekuatan BUMN sebagai jangkar dari struktur ekonomi negara menjadi melemah.
Bila kemudian alasan yang dipergunakan adalah aspek bisnis dalam konteks harga penawaran, dan tidak sampai pada kesepakatan jual beli, maka kementerian BUMN harus membantu melakukan fasilitasi, agar semua berjalan sinergi, sayang bila kemudian posisi yang sudah menjadi captive market diberikan kepada perusahaan lain.
Teringat kasus PT Dirgantara Indonesia, perusahaan yang memiliki spesialisasi pembangunan burung besi ini sempat berada dititik nadir, bahkan hampir saja tidak tertolong kalau saja tidak ada kesepakatan mengubah suntikan hutang pemerintah menjadi bentuk penyertaan modal.
Padahal kedirgantaraan merupakan sektor strategis. Kini perusahaan itu, telah menyelesaikan tahap akhir proyek dari Kementerian Pertahanan untuk pembuatan 3 unit pesawat CN-235 senilai U$80 juta sebagai pesawat patroli maritim, dan hal telah masuk tahap serah terima.
Silahkan disimulasi, bila kemudian PT DI bekerjasama untuk membangun CN-235 untuk kebutuhan penumpang dan kargo dengan PT Merpati Nusantara, dimana maskapai antar pulau kecil dan terluar ini menjalin hubungan pemasok Avtur dengan PT Pertamina, dengan isian muatan yang telah menjadi rekanan PT Pos Indonesia untuk kiriman logistik, selain angkutan retail penumpang dilokasi yang dilayani? Efek akhirnya tentu besar bukan?.
Bila kemudian kita membuat hubungan yang saling berkait dan tidak terpisah seperti itu, maka tentu BUMN serupa PT PAL bisa bangkit dari kelesuan untuk angkutan RORO antar pulau dan transportasi laut pun termasuk untuk kepentingan militer yang menjadi domain TNI AL, sinergi seperti ini selain membangun harmoni sekaligus mendorong terjadinya efisiensi.
Dalam kondisi seperti ini, pihak Kementerian BUMN harus menjadi penengah dan pemberi solusi yang menjembatani komunikasi antara BUMN, terlebih akan menjadi mudah bila bersifat BUMN Holding atau membentuk gagasan BUMN Incorporated sehingga dapat berlaku satu instruksi dan tidak tersekat dalam kepentingan masing-masing BUMN.
Jadi, kalau kembali kepada persoalan Garuda dan PT Pertamina, ambilkan saja solusi yang mudah, bayar harga lebih rendah tetapi termin kredit pendek, atau harga lebih mahal sedikit dengan durasi tempo pembayaran yang agak panjang? Toh kalau masalahnya hanya soal aspek bisnis, kenapa tidak kemampuan dalam skill negosiasi bisnisnya dipergunakan, dalam kerangka membangun kekuatan ekonomi bangsa ini sendiri.
