Inisiasi untuk membangun tekad dalam memberantas kelaparan yang diawali oleh usulan FAO (Food and Agriculture Organization) didukung oleh Indonesia. Kita tentu sepakat bahwa kelaparan adalah bentuk ketidakmerdekaan, bahkan hal ini terbilang mendasar karena pangan adalah kebutuhan fisik langsung yang tidak dapat digantikan dalam menjaga kelangsungan kehidupan.
Tepat dinyatakan bahwa akses yang terbatas dalam sumber pangan menyebabkan sebagian wilayah mendapatkan keberlimpahan, sementara disi bagian yang lain terancam akan kerawanan kelaparan. FAO sendiri menyatakan bahwa perlu upaya membangun akses pangan yang memadai menuju sistem pangan berkelanjutan yang mengurasi kerugian serta limbah pangan.
Lalu bagaimana komitmen Indonesia itu bisa diterapkan secara aplikatif? Sayangnya tata kelola pertanian kita lemah, bahwa cenderung tidak terorganisir secara sistematik dengan baik. Hal ini tentu bisa dilihat dengan mudah, apa antisipasi yang didorong melalui kementerian terkait guna mengatasi dampak kemarau, yang kemudian secara langsung menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian?.
Belum lagi dinegeri dengan penduduk 240 juta jiwa, kemerataan kemampuan konsumsi masih terbilang timpang dan tidak merata. Hal itu kemudian berkorelasi dengan indeks gizi dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah. Swasembada adalah hal langka saat ini, kita tidak mampu keluar dari jebakan ketergantuangan bahan pangan import yang lebih mudah, murah dan memberikan keuntungan bagi para pihak yang turut mengutip rente dipersoalan kebutuhan pokok tersebut.
Regulasi, infrastruktur, edukasi dan insentif disektor pertanian masih terbilang minim. Hal ini tentu memprihatinkan karena kita memiliki jumlahpenduduk terbanyak yang harus dipenuhi urusan kantung perutnya, sehingga kita tidak bisa bermain hanya dalam kata kosong yang hampa makna.
Jangan terlalu jauh berbicara tentang kesinambungan pangan, ketika kita tidak mampu memastikan besok pasokan pangan yang kita peroleh seperti apa? Bila dukungan kali ini akan Zero Hunger hanya sebatas formalitas relasi diplomasi semata, maka kita tentu akan terlihat heroik dalam menarik simpati. Akan tetapi kita butuh lebih dari sekedar lip service semata, karena persoalan ketahanan pangan adalah hal nyata yang kita hadapi hari ini.
Saat indeks GINI -2014 dalam distribusi pendapatan terus bertambah menjadi 0.41 dan tumpukan hutang pemerintah yang bertambah menjadi Rp2.531T, serta angka gizi buruk sebanyak 4.5% atau sekitar 900ribu jiwa dari jumlah balita Indonesia -data 2012, maka kita butuh aksi nyata sejak saat ini juga, semoga pemerintahan baru mendengar bunyi perut publik yang menahan lapar berkepanjangan.
