Problem utama dari keberadaan pangsa pasar farmasi di Indonesia adalah biaya riset dan pengembangan, ditambah dengan pasokan bahan baku yang 90-95% masih disuplai oleh jalur import.
Bahan baku yang masih bergantung tersebut sangat rentan serta menjadi sensitif terhadap perubahan kurs, dikarenakan acuan yang dipergunakan dalam transaksinya menggunakan valuta asing.
Legitnya pasar farmasi yang tumbuh diantara rerata diatas 10% dengan nilai kapitalisasi sebesar estimasi Rp60T pada 2014 membuat pemain dibidang industri ini makin menggurita.
Masalah turunan kemudian timbul ketika industri farmasi nasional hanya menjadi referal industri asing, tanpa ada daya saing yang ditimbulkan melalui riset penelitian dan pengembangan yang mumpuni.
Durasi waktu penelitian yang membutuhkan waktu diatas 10 tahun membuat daya tahan basis penelitian lokal menjadi lemah, padahal dititik fokus tersebut keunggulan bersaing di industri farmasi dibangun.
Perlindungan industri farmasi menjadi penting ketika era pasar terbuka mulai diaktualisasikan menyongsong fase globalisasi, dalam makna riil bentuk sokongan tersebut dapat berupa support kebijakan dan insentif bagi para peneliti beserta lembaga penelitian.
Pemerintah nampaknya harus membangun atau setidaknya mengoptimalisasi satu lembaga riset negara yang menaungi kepentingan industri farmasi bergandengan dengan pelaku swasta.
Dalam hal ini kerangka Public Service Offering menjadi mandatory dengan mengedepankan aspek kepentingan publik dari potensi komersialisasi, karena hajat hidup publik menjadi orientasi utama.
Lalu bagaimana swasta berperan? Kita akan menjadi produk yang low cost karena berakar dari riset penelitian dan pengembangan lokal yang berbasis sumberdaya dalam negeri, namun hal ini pula yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku swasta untuk masuk ke pasar internasional.
Kalau sinergi itu bisa berlangsung, maka mimpi menjadi negara pelaku yang menjadi pemain vital ditingkat dunia bukan lagi merupakan angan semata.
Jadi, siapkah kita bersama?
