Rentetan kejadian yang terjadi dalam skala nasional selalu menarik untuk dicermati. Eskalasi kepentingan, yang terakumulasi dalam aspek sosial politik dan ekonomi ibarat bara dalam sekam, memiliki potensi leputan yang dapat semakin membesar dikemudian hari.
Gerak langkah partai dan elit politik yang saling bersinggungan membuat situasi kian social bergerak dinamis, dan sekali lagi mempunyai kemungkinan mengusik stabilitas. Identitas kelompok mengerucut dalam gelanggang politik, bermula saat pilkada di Ibukota. Friksi yang bersebrangan menjadi tidak terelakan bahkan mengemuka.
Selanjutnya, beberapa kejadian yang berlangsung seolah memiliki korelasi dalam tendensi tertentu. Problemnya aspek ekonomi tidak juga lebih baik, sehingga situasi yang terjadi secara keseluruhan hampir dapat dikatakan berada dibibir jurang krisis.
Dalam aspek kehumasan, periode krisis, dimaknai sebagai kondisi darurat yang dapat mencuat menjadi kekacauan bila tidak terkelola dengan tepat. Banyak hal, dalam sektor ekonomi, sosial dan politik mengalami guncangan diwaktu-waktu terakhir ini.
Realitas dan Era Post Truth
Dalam ranah politik, skandal korupsi dan perselisihan kepentingan kelompok mencuat diberbagai lembaga. Kompromi dilakukan dalam situasi yang temporal, karena dalam nama kekuasaan yang abadi bukanlah kawan melainkan kepentingan itu sendiri.
Bahkan hingga gerak cepat dalam mengantisipasi paham radikal, secara langsung menghujam ke tubuh organisasi kemasyarakatan yang telah tumbuh dimasyarakat, meski demikian kita perlu cermati arah selanjutnya.
Pada ranah social, terdapat keberhasilan dalam upaya penggagalan penyelundupan narkotika sabu seberat 1 ton, namun hal itu seolah berseberangan dengan para elit yang tertangkap tangan sedang berpesta narkoba.
Tidak hanya itu, dipersoalan ekonomi sekalipun, terjadi hal serupa. Ukuran makro ekonomi yang lebih baik, tidak terlihat pada aspek tampilan mikro. Daya beli masyarakat melambat, konsumsi sebagai sendi penggerak roda ekonomi mulai tertahan, disisi lain indikator makro nampak solid dan baik secara fundamental.
Pembangunan infrastruktur nampak mengemuka, namun kas negara kosong. Penerimaan pajak jauh dari ekspektasi target, lalu subsidi dicabut dan masyarakat dalam golongan yang luas menjadi objek sasaran target pajak selanjutnya.
Hukum seolah bisa berkilah untuk mereka yang kuat dalam posisi politik dan ekonomi, namun tajam menghunus bagi mereka yang lemah tidak berdaya. Pada titik tersebut, kita akan melihat kemampuan dalam aspek kepemimpinan kenegaraan mengelola masalah yang timbul.
