Mohon tunggu...
Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto Mohon Tunggu... Penulis - Simple, Cool and Calm just an Ordinary Man

Peminat Komunikasi, Politik dan Manajemen

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Jalur Kebut Omnibus Kesehatan

11 April 2023   13:10 Diperbarui: 13 April 2023   15:50 220
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi dokter. Sumber: wikimediacommons via kompas.com

Rumit! RUU Kesehatan yang bergulir dengan konsep omnibus seolah kejar tayang untuk segera diselesaikan. Padahal dengan format omnibus, penggabungan serta peleburan sejumlah undang-undang terkait kesehatan terjadi. Jelas tidak bisa terburu-buru, perlu kajian yang mendalam.

Kalau kemudian, terdapat sekurangnya terdapat sepuluh undang-undang yang akan disatukan ke dalam RUU Kesehatan, hal terpenting yang perlu dipastikan adalah terpenuhinya kepentingan publik secara menyeluruh.

Pemangku kebijakan kini seolah tengah gandrung pada formula omnibus, seakan menjadi panacea -obat mujarab persoalan yang kita hadapi secara cespleng.

Kesederhanaan, sesungguhnya adalah sebuah kerumitan, dalam makna filosofis. Dalam konteks ilmiah, terdapat prinsip parsimony, yang menyatakan bahwa sebuah penjelasan sederhana mampu merangkum seluruh kompleksitas secara logis.

Dengan itu, teori relativitas Einstein hanya ditulis E=m.c2, padahal untuk sampai pada kesimpulan yang terlihat mudah, ada proses panjang yang menyertainya. Omnibus tidak demikian, prinsipnya gabung dan lebur, transaksi tukar tambah pasal. Padahal esensi terpenting adalah hajat publik.

Dalam globalisasi era modern, memang ada kepentingan deregulasi dan debirokratisasi. Hal-hal tersebut perlu diupayakan, untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi. Jalur yang ditempuh bertahap, perlu mengakomodasi aspirasi berkembang, sebab akan membentuk sebuah peraturan baru.

Meski pro-kontra adalah hal biasa, tetapi mencermati 243 halaman usulan RUU Kesehatan, yang memuat 478 pasal di dalamnya, jelas tidak mudah. Terlebih bila menghitung efek panjang setelahnya. Seperti kebutuhan pembentukan banyak perangkat teknis, dari PP hingga Permenkes.

Usai Public Hearing (?)

Guliran bola RUU Kesehatan telah kembali ke para anggota legislatif. Pemerintah telah melengkapi hasil penjaringan informasi dari publik, dikenal sebagai public hearing. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah dikonsolidasi dan diklasifikasi pemerintah, masuk ke meja anggota dewan terhormat.

Sesuai dengan keterangan kementerian kesehatan, didapatkan 6.011 masukan melalui partisipasi publik, dan 75% diantaranya telah ditindaklanjuti. Prosesnya berlangsung dari 13-31 Maret 2023. Terdapat 115 kegiatan, dengan 1.200 stakeholder, dan keterlibatan sekitar 72 ribu peserta.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun