Pada gilirannya, kepentingan publik dibajak oleh elit. Mewujud dalam bentuk oligarki, dimana kekuasaan, hanya berputar di lingkaran terbatas.Â
Di sisi lain secara bersamaan, perasaan dan emosi publik terus diaduk-aduk, bukan karena afiliasi politik, justru lebih disebabkan atas keprihatinan hilangnya moral dan etika di ruang politik.
Konsekuensinya fatal. Distrust publik. Konstruksi kasus operasi KPK pada tindakan oknum KPU, menghadirkan gambaran sulitnya mempercayai integritas para pejabat publik. Belum lagi menyoal objektivitas, bahkan tentang netralitas.
Di wilayah politik. Merujuk pada perihal kejadian di awal tahun ini, seolah mengilustrasikan kegagalan fungsi partai politik.Â
Sejatinya, mekanisme kepartaian yang diidealkan -das sollen, menghadirkan diri sebagai sarana dalam: (1) penjaringan aspirasi, (2) agregasi dan kanalisasi kepentingan, (3) edukasi serta sosialisasi politik hingga (4) rekrutmen politik, secara keseluruhan terbilang ambyar.
Pada kenyataannya -das sein, rekrutmen tidak mempertimbangkan kompetensi, kualitas, bahkan rekam jejak kandidat secara solid.Â
Popularitas mengalahkan loyalitas. Termasuk, kondisi dimana kader internal, bisa jadi dikangkangi kader karbitan yang datang dengan membawa modal isi tas.
Dengan begitu, kita mudah menebak, akan ke mana muara dari tujuan kehadiran kandidat yang beroleh secara mudah kursi kekuasaan, dengan menggunakan cara-cara transaksi -buying vote. Politik menjadi instrumen investasi.Â
Logika dari skema demokrasi liberal ini, berprinsip pada konsep ekonomi, dimana asumsinya akan mengacu nilai imbal hasil dan keuntungan secara nominal dari kepentingan investor politik.Â
Sirkulasi kapital terjadi, dalam upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan. Partai politik terjebak pada pragmatisme bagi kekuasaan -office seeking.
Dengan seluruh situasi itu, demokrasi adalah barang ringkih. Kehilangan basis legitimasinya, yakni kepercayaan publik yang telah disalurkan melalui momen pemilihan.Â
Pada kejadian awal tahun ini, publik wajib belajar. Wadaw wadidaw.
