ABU-ABU! Ruang politik tidak hitam putih. Batasan wilayahnya teramat samar. Ada beda antara das sein dan das sollen. Solusi dari permasalahan politik, sejatinya menjembatani jarak, antara apa yang seharusnya dengan realitas di ruang nyata.
Pertanyaan terbesarnya, MUNGKINKAH? Jawabnya sangat tergantung pada kemauan politik itu sendiri. Buku Asvi Warman Adam, Melawan Lupa Menepis Stigma, 2015 menarik untuk ditinjau ulang dalam konteks kekinian, agar update dan aktual.
Rangkaian tulisan di dalam buku itu hendak mendudukkan bingkai peristiwa, yang terjadi pada medio 1965-1966, dengan menempatkan semua elemen aktor dalam panggung politik nasional. Situasi di periode penuh gejolak itu, menandai sebuah proses politik bersejarah.
Tidak hanya terkait dengan Orde Lama menuju Orde Baru, tetapi begitu pula dengan keberadaan kudeta PKI yang mewarnai masa-masa tersebut. Peralihan kekuasaan terjadi melalui begitu banyak peristiwa yang seolah-olah saling berkaitan.
Kita tidak hendak larut dalam perdebatan mengenai, siapa pelaku? Lalu pihak mana yang diuntungkan? Apa motif yang menjadi penggeraknya? Poin menarik dari kejadian di seputar 1965-1966, adalah fakta bahwa suatu peristiwa politik tidaklah bersifat tunggal. Ada begitu banyak kemungkinan terkait, dan hal itu yang menciptakan ruang abu-abu multitafsir.
Sejarah dalam Kekuasaan
Catatan kesejarahan bukan tanpa kepentingan. Intervensi dan interpretasi ditampilkan untuk membentuk suatu cerita, yang sesuai dengan harapan pencerita. Karena itu, sejarah kerap kali menjadi ruang konstruksi masa lalu, dengan intensi pada pemberian titik tekan tertentu.
Bahkan secara tidak langsung, sejarah adalah bentuk dokumentasi dari para aktor pemenang di panggung bersejarah itu sendiri. Sulit memahaminya? Sederhananya, dalam sejarah proses koreksi bisa dilakukan sepanjang ada dasar tafsir yang mampu dimunculkan sebagai penguat narasi.
Bentuk konkrit dari penguat argumentasi atas tafsir sejarah, tidak lain dan tidak bukan adalah kekuasaan. Bagaimana melihatnya? Mari kita masuk di dalam imajinasi periode 1965-1966. Orde Lama yang dipimpin Soekarno, berada dalam kegentingan yang meruncing memasuki fase Orde Baru, dengan nahkoda kapal Soeharto.
Sejarah pasca transisi kekuasaan tersebut, menempatkan Orde Baru sebagai kekuatan reformis, menjadikan Orde Lama layaknya pokok persoalan dalam pertentangan ideologis yang memuncak saat itu. Soekarno dijadikan sebagai pusat orbital Orde Lama, menjadi titik sentral permasalahan. Seketika itu pula, nampak wajah Sang Proklamator tercoreng.
Padahal dalam logika sederhana, mungkinkah Soekarno menjadi pendukung dari PKI yang berpotensi merongrong wibawanya? Bukankah Soekarno yang menjadi penengah ideologis antara "kiri dan kanan" saat itu? Bagaimana menimbang jasa Soekarno untuk menyeimbangkan kekuatan PKI dan Militer? Apakah tidak mungkin Soekarno adalah korban dan proksi kekuatan dunia yang bertarung? Sejuta pertanyaan mengemuka.
