Kembalinya Kuasa Media Mainstream

Sosial media kerap disebut sebagai media baru, pembunuh media tradisional. Bahkan, dalam analisis yang menarik, Ross Tapsell, melakukan penelitian tentang Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital.

Salah satu studi kasus yang diangkat dalam kajian Tapsell adalah tentang perubahan medium, pergeseran konten, serta pertarungan pengaruh media mainstream dan new media, di dalamnya sosial media menjadi bagian dari revolusi digital di tanah air.

Menurut Tapsell, pertarungan politik akan melibatkan dukungan serta keberpihakan media. Terlebih, karena di Indonesia, pemilik media juga adalah aktor politik, bahkan mempunyai partai politik. Maka tidak mengherankan, bila media masuk secara mendalam pada sebuah kontestasi politik.

Kemenangan Jokowi pada 2014, membuat premis lama tentang efek pengaruh persuasi media tradisional terbantahkan. Figur Jokowi adalah anomali, sebuah kecelakaan elektoral, dalam konteks peran media mainstream dalam menciptakan opini publik. Hal tersebut terkait peta kontestasi.

Pemilu 2014, menghadirkan Jokowi dan Prabowo sebagai kontestan Pilpres. Format koalisi pendukung terbentuk diantara kedua kandidat tersebut. Salah satu yang mencolok adalah konsentrasi dukungan secara terbuka media-media mainstream, khususnya televisi dan para pemiliknya.

Dalam situasi tersebut, Tapsell memandang industri media di Indonesia, adalah permainan dari segelintir oligarki bisnis media. Dan hal tersebut dapat dilihat dalam konstelasi politik Pilpres 2014. Prabowo didukung oleh lebih banyak partai secara dominan saat itu. 

Termasuk mendapatkan support para pemilik media, diantaranya TV One milik Aburizal Bakrie dan RCTI kepunyaan Hary Tanoe saat itu. Logika politik menggunakan kalkulasi media, harusnya memberikan keuntungan dan kemenangan bagi Prabowo.

Tetapi hasil akhirnya, menempatkan Jokowi sebagai pemenang kompetisi. Faktor pentingnya adalah perluasan jangkauan pesan melalui medium sosial media yang terfasilitasi melalui jejaring internet. Facebook, Twitter dan Website dipergunakan menjadi medium kampanye. 

Kubu Jokowi praktis hanya disokong Metro TV, meski dalam operasi yang samar, beberapa media memiliki tendensi dukungan pada Jokowi, namun tidak dinyatakan secara terbuka.

Apa yang berhasil diciptakan melalui amplifikasi pesan di sosial media bagi Jokowi? (a) Jokowi adalah simbolisasi rakyat kebanyakan alias merakyat, (b) Jokowi merupakan figur yang sederhana dan anti korupsi, (c) Jokowi memiliki pengalaman dan kemampuan pengelolaan daerah secara manusiawi, melalui kasus pemindahan pasar di Solo.

Kesan atas citra yang kuat untuk Jokowi, terbantu dan tercipta melalui ruang sosial media. Termasuk Branding tentang mobil Esemka dan kegemaran bekerja melalui metode blusukan. Hal tersebut menciptakan counter narasi dari media mainstream. Membangun euforia publik tentang harapan kepemimpinan yang tidak berjarak.

Keterpilihan Jokowi di 2014, merupakan kemenangan bentuk kampanye baru yang terdigitalisasi, dengan segmentasi target pemilih muda yang dinamis, berbagai meme, infografis dan video games serta flashmob dibuat untuk mengesankan pemilih.

Persaingan Jokowi dan Prabowo saat itu, terjadi ketika SBY mengakhiri masa jabatan Presiden RI untuk periode keduanya. Aktor dalam kontestasi Pilpres 2014, sama-sama newcomer, meski Prabowo pernah terlibat dalam ajang Pilpres 2009 berpasangan dengan Megawati.

Beda Rasa Pilpres 2019

Situasi hasil kajian Tapsell menjadi menarik untuk dilihat dalam situasi kekinian. Bahwa model pengelolaan sosial media, yang menghantarkan Jokowi sebagai pemenang pada 2014, tidak mampu menunjukan performa terbaiknya dalam upaya mendorong popularitas dan elektabilitas.

Hal tersebut menarik, karena Pilpres 2019 seolah menjadi rematch Jokowi-Prabowo yang kembali bertarung di pentas politik domestik. 

Berbeda dari 2014, dimana Jokowi memanfaatkan dengan jitu peluang dari ruang online untuk menciptakan image personal, maka di 2019 arah percakapan sosial media justru dikuasai Prabowo.

Bila merujuk pada trending topic, trend analytic hingga tones pada komparasi digital dari dua kandidat tersebut, maka secara kasat mata seolah Prabowo akan tampil sebagai pemenang.

Meski kerap mendominasi total pembicaraan di sosial media, disertai dengan kelompok pendukung yang masif pada dunia maya, toh Jokowi kembali memenangkan pertandingan, yang secara legal masih dipersidangkan di tingkat Mahkamah Konstitusi. 

Situasinya berbalik dan berubah, kajian Tapsell menjadi acuan bagaimana Pilpres 2019 memulihkan kembali posisi powerfull media mainstream. Mengapa? Karena Jokowi pada Pilpres 2019, bukanlah Jokowi yang bertanding di 2014.

Presiden Jokowi, mendapatkan manfaat sebagai the sitting president yang kembali ikut perhelatan politik di Pilpres 2019. Jokowi mendapatkan ekspose media secara terus menerus pada berbagai kesempatan. Pondasi elektoralnya untuk 2019, telah disusun dan dipupuk sejak terpilih pada 2014.

Pada kontestasi Pilpres 2019, Jokowi mengantongi dukungan mayoritas partai politik. Sebuah bekal yang signifikan dalam membantunya untuk memenangi kompetisi. 

Dukungan Media Konvensional

Setelah sebelumnya hanya disokong Metro TV -milik Surya Paloh yang juga Ketua Partai Nasdem, Jokowi kini banjir dukungan media, terlebih Hary Tanoe pemilik RCTI yang membesut Partai Perindo, menyatakan dukungan bagi petahana. Belum lagi sosok ketua tim pemenangan Erick Thohir dengan Republika.

Lebih dari itu, dukungan partai politik koalisi incumbent juga semakin membesar, dimana PPP, dan Golkar melabuhkan jangkarnya. Bisa dibilang Jokowi di 2019, bukanlah Jokowi yang bertanding pada 2014 karena kelengkapan infrastruktur politik yang dimiliki.

Meski sosial media dijadikan sebagai jalur alternatif bagi partisipasi publik, khususnya para pendukung Prabowo untuk mendapatkan perluasan opini, tetapi hal tersebut tidak mampu memenangkannya. 

Dalam teori komunikasi massa, hal tersebut meneguhkan kemampuan efektif media massa dalam membangun persuasi, persepsi dan opini publik secara berkelanjutan. Terlebih sosial media sebagai media partisipatif, tidak dikelola secara sistematik, cenderung bersifat sporadis.

Kondisi tersebut, dalam posisi sementara membalik kesimpulan Tapsell, tentang adanya peluang dari ruang dunia maya, untuk menjungkirkan oligarki media. Kini oligarki media menunjukan wajah kerasnya. 

Terlebih pasca pengumuman atas rekapitulasi KPU dan aksi unjuk rasa berjuluk People Power pada 21-22 Mei, yang berakhir dengan tindakan kerusuhan, maka pemerintah secara efektif memainkan peran sebagai regulasi dengan melakukan blokir layanan sosial media. 

Sensor dan blokir adalah alat kekuasaan melakukan kontrol. Kondisi ini menegaskan, bahwa sejatinya, pemerintah memiliki ruang akses secara penuh ke jantung ruang publik yang difasilitasi melalui internet. Termasuk perangkat aturan melalui UU ITE dan kerja tim cybercrime. 

Tapi itu konsekuensi yang harus dihadapi bagi oposisi. Pelajaran pentingnya, online dan offline harus dimanfaatkan secara maksimal. Termasuk membangun kemampuan kelolaan digital dan konvensional melalui media massa mainstream.

Faktor Pendukung Kemenangan

Setidaknya, dua aspek fundamental menjadi kunci kemenangan Jokowi pada 2019, (a) dominasi koalisi pendukung, dan (b) konsolidasi kekuatan media penyokong. Dalam posisinya sebagai petahana, Jokowi memiliki ruang gerak dan momentum untuk terus melakukan kontak sosialisasi dengan publik.

Bila merunut hasil survei bahwa tingkat kepuasan publik pada kerja Jokowi diangka 70 persen, sementara hasil akhir rekapitulasi KPU suara dukungan bagi incumbent sekitar 56 persen, maka terdapat suara yang tidak memilih meski puas.

Salah satu faktor yang teridentifikasi adalah munculnya pengaruh dari kekuatan politik identitas, yang berjalan seiring dengan ketatnya kompetisi Pilkada DKI 2017. Benarkah demikian? Disinilah ambigu itu bermula.

Sikap perlawanan atas politik identitas, dilakukan dengan membangun pertahanan identitas. Pancasila menjadi narasi besarnya. Disamping itu pemilihan figur pendamping dari pasangan Jokowi menempatkan seorang Kiai dan Ulama menjadi sebuah simbol identitas yang tidak kalah kuatnya.  

Dengan begitu politik identitas dimainkan oleh semua pihak di Pilpres 2019. Narasi dan anti narasi soal politik identitas saling bersilangan, justru semakin meneguhkan identitas masing-masing kelompok. 

Setidaknya, bagi Jokowi politik identitas menghadirkan realitas baru dalam persaingan politik di 2019, (a) mempertahankan serta memperkuat basis suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebagai dampak dari pemilihan Kiai Ma'ruf Amin menjadi pendamping, dan (b) semakin mengkonsolidasikan suara di Indonesia Tengah dan Timur.

Dengan begitu, peran politik identitas tidak dapat dipandang sebelah mata, bisa terbangun dalam aspek yang berbeda. Selama ini, kita menempatkan politik identitas sebagai biang persoalan atas ancaman persatuan. 

Pada kenyataannya semua aktor politik berlaku sama dan berstandar ganda. Kami dan kalian adalah identitas yang berbeda dalam keberagaman pada sebuah ekosistem politik. Hal itu, dipertegas dengan bagaimana media tradisional maupun sosial media mempergunakan sentimen atas isu tersebut.

Sekali lagi, Pilpres 2019 mencatatkan dua hal penting, (a) kehadiran politik identitas, dan (b) comeback-nya media mainstream sebagai sarana pengaruh bagi publik. Bagaimana dengan 2024? kita akan melihat dinamikanya diwaktu-waktu mendatang.