Mengkaji Kedaulatan Maritim Kita

Jalesveva Jayamahe -di laut kita jaya. 

Ingatan kita akan yel-yel tersebut terasosiasi pada TNI-AL, sesungguhnya semboyan tersebut adalah bentuk komitmen angkatan laut Nusantara di zaman kerajaan Majapahit untuk menaklukan ganasnya lautan. Maka insiden dalam beberapa kurun waktu terakhir di wilayah perairan Indonesia, menjadi kajian menarik tentang ketahanan dan kedaulatan kemaritiman kita.

Sekurangnya, pernyataan untuk kembali menghadap ke laut telah dikumandangkan. Dalam bahasa yang metafora, disebutkan bila selama ini orientasi pembangunan kita telah memunggungi lautan sebagai kekayaan terbesar milik negeri ini. Pilihan kalimat yang dengan tegas hendak mereformulasi bentuk, arah serta model pembangunan.

Kejadian insiden gesekan baik secara langsung maupun tidak langsung di wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga, terakhir dengan Malaysia dan Vietnam yang sempat menjadi pembahasan media, merupakan ilustrasi bahwa kerangka kemaritiman kita belum terintegrasi secara menyeluruh.

Keberadaan Kementerian Koordinator Kemaritiman, justru terlihat fasih dalam mengelola urusan-urusan diluar domain kelautan. Padahal tugas pokok dan fungsi dari eksistensi kelembagaan tersebut sangat berkaitan dengan kedaulatan wilayah kelautan, sebagai aset strategis dari sumber daya bangsa, baik dalam gugus tugas di dalam lingkup Kemenko Kemaritiman, atau pada komunikasi lintas fungsi pertahanan dan keamanan.

Lebih jauh lagi, diluar tinjauan batas wilayah yang masih kerap abu-abu dan tumpang tindih dalam pengakuan garis demarkasi, ada pula soalan ekonomi yang menjadi sangat memprihatinkan dalam pengelolaan garis pantai Indonesia. Kita kerap kali mengimpor garam, yang dalam logika sederhana harusnya mampu diproduksi mandiri, mengingat dua pertiga luas wilayah kita adalah lautan.

Situasi tersebut tampaknya belum mampu diterjemahkan dalam bentuk program yang nyata. Diksi tentang tol laut, pembenahan dan penambahan pelabuhan, masih belum menjawab persoalan, bahwa Indonesia adalah rangkaian kepulauan yang terhampar serta tersambung oleh rantai lautan yang melingkupinya. 

Hal ini kemudian menjelaskan, bila program infrastruktur fisik dalam kerangka pembangunan masih menempatkan model pembangunan jalan komersial alias tol sebagai hal utama. Padahal dalam kajian Jamie S Davidson; Menaja Jalan, Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Indonesia, perlu rekonstruksi bentuk arah pembangunan infrastruktur karena kerap menjadi dalih bagi kepentingan ekonomi-politik para aktor domestik.

Membangun Maritim yang Tangguh

Hal yang paling dasar tentu saja mereposisi tugas fungsi kementerian terkait, agar memiliki fokus dan konsentrasi yang lebih dalam atas potensi kekayaan alam kelautan kita, sebut saja perikanan, pariwisata, bahkan sumberdaya mineral alam seperti minyak dan gas bumi yang kerap terdapat di offshore lepas pantai. Maka dengan spektrum sedemikian, tugas kementerian koordinator menjadi teramat penting.

Meski dalam tugas pokok dan fungsinya menjadi pembantu presiden, dengan point tambahan dapat melaksanakan seluruh pekerjaan tambahan yang diberikan oleh kepala pemerintahan, tentu saja perlu melakukan pengaturan proporsi kerja yang seimbang agar tugas prioritas utamanya tidak terbengkalai.