Sebuah polemik akan berdiri sendiri tanpa solusi dan tidak mendapatkan ruang kebermaknaan bila tidak disertai dengan solusi yang ditawarkan. Sesuai prinsip dasarnya, sebuah konsep asuransi sosial layaknya SJSN adalah gotong royong, nirlaba, good governance dan portabilitas. Dimana point perbaikan yang harus dilakukan adalah perbaikan tarif, transparansi serta penguatan program yang didukung melalui political dan commitment will pemerintah.
Tidak akan berarkhir debat parapihak bila pemerintah tidak juga turun tangan dalam proses penyelesaian kendala BPJS Kesehatan. Titik keseimbangan baru perlu diambil, karena posisi dan peran parapihak saling terkait dalam proses sinergi pada pelaksanaan program tersebut. Pengabaian hak dari salah satu pihak kepada pihak lain hanya akan menimbulkan tambahan persoalan baru.
Pada kenyataannya, kita memang akan selalu berupaya mencari serta membangun keseimbangan dari perubahan gerak modernitas dan teknologi yang semakin maju dari abad dimana kita hidup didalamnya, tentu tidak terkecuali pada kebijakan sektor kesehatan publik. Dimana keberadaan kehidupan modern manusia, sesungguhnya memiliki tanggungjawab dalam pengembangan humanisme, dengan menekankan prinsip kemanusiaan sebagai panduan tata laku kehidupan.
Dengan demikian, pemerintah melalui instrument kebijakan memiliki peran yang vital dalam memastikan distribusi keadilan sekaligus pemenuhan hak seluruh masyarakat untuk hidup aman bebas rasa takut dan sejahtera. Demikian pula dengan BPJS Kesehatan, bahwa dalam alam demokrasi semua warga negara memiliki hak konstitusional yang perlu dipastikan keberadaannya.
Bagaimana jika pemerintah bersikap layaknya penguasa yang bebal? Karena kejadian ini seolah berulang sejak awal kehadiran program BPJS Kesehatan. Defisit adalah cerita lama lagu nan usang, terus menerus terjadi dan seolah terdapat pembiaran, setidaknya dikesampingkan untuk kepentingan politik lainnya yang lebih besar serta mendapatkan perhatian banyak pihak.
Pilihan lain yang dapat melakukan balancing atas relasi kekuasaan adalah dengan memperkuat modalitas sosial -social capital yang nantinya dapat bertindak sebagai pressure group. Kesamaan perasaan akan posisi yang senasib dalam kebersamaan tersebut, akan menjadi momok yang mengkhawatirkan pihak penguasa untuk dapat masuk ke ruang upaya pencarian damai.
Fase kehidupan akan berlangsung seperti guliran roda berputar, sehingga bisa jadi apa yang diresolusikan kali ini akan menghadapi kondisi persoalan dalam kebaharuan berbeda dimasa yang akan datang, tetapi selayaknya para ilmuwan, seperti yang Hempel sebutkan pada kasus Semelweis, kita perlu melakukan penyelidikan serta melakukan tinjauan atas temuan dengan hasil pengujian dari waktu ke waktu, hingga akhirnya didapatkan level kesempurnaan penjelasan. Tetapi hal ini pun tidak bersifat statis, melainkan masih menyimpan aspek dinamis didalam kesimpulannya.
Kemauan dan komitmen pemerintah dalam kasus BPJS Kesehatan harus dibuktikan secara konkrit, termasuk memastikan keberlangsungan program tersebut, karena ini berhadapan langsung dengan urusan nyawa manusia, jika kita mampu memprioritaskan infrastruktur fisik, lantas dimana kita untuk memastikan keberadaan kehidupan serta nilai kemanusiaan?.
Kita akan dibawa kembali kepada pertanyaan mendasar dari kehidupan sebagaimana pertanyaan Sokrates tentang siapa saya? Dan bagaimana saya mengenali diri sendiri? Bahwasannya tujuan hidup adalah beroleh kebahagiaan, yang didapatkan melalui keutamaan pengetahuan. Pada kasus BPJS Kesehatan, negara harus menghadirkan dirinya serta memastikan kebahagiaan diruang bersama tercipta!.
