Dengan demikian, (1) implementasi nilai premi biaya program yang sesuai dengan data historik dan proyeksi keekonomian dalam pelayanan kesehatan, sehingga didapatkan nilai premi ideal untuk dapat memberikan layanan yang terbaik, dilihat dari sisi penerima dan pelaksana program; (2) merumuskan arah pembangunan yang spesifik dan prioritas, kesehatan dan pendidikan tentu memiliki urgensi yang vital, lalu mengapa fokus pembiayaan program, kini lebih diarahkan ke sektor fisik infratruktur?. (3) libatkan partisipasi individu, dalam skema gotong royong konsep utamanya membangun rasa tolong-menolong, dan untuk itu pelibatan partisipasi publik untuk berbagi biaya, diharapkan dapat membantu anggaran pelaksanaan program yang lebih baik dan bertanggungjawab atas kondisi kesehatan pribadi.
Posisi akhirnya lagi-lagi ada di persoalan kejelasan arah langkah, utamanya dalam sikap dan komitmen pemerintah secara konsisten, untuk tidak hanya menjadikan program BPJS Kesehatan sebagai hal yang sedap didengar tapi pahit dalam kenyataannya. Terlebih, bila kemudian program tersebut, hanya menjadi komoditas kepentingan atas citra politik, karena hal ini tentang kebutuhan khalayak ramai alias masyarakat luas!.
