Menteri Yuddy: PPATK Diminta Tingkatkan Pencegahan Penyalahgunaan Keuangan Negara

[caption id="attachment_411348" align="aligncenter" width="576" caption="Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi"][/caption]

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK) yang selama ini berperan besar dalam pencegahan penyalahgunaan keuangan negara, sehingga potensi keuangan negara bisa dioptimalkan untuk pembangunan.

Hal itu dikatakan Yuddy  dalam acara pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) PPATK, di Jakarta, Senin (20/04. “Dengan pencanangan zona integritas ini, saya berharap PPATK terus mempertahankan dan membangun intergritas sehingga terwujud lingkungan yang bebas korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam menghadapi era globalisasi, siapapun harus harus selalu siap menghadapi tantangan-tantangan yang muncul, karena  apa yang terjadi dalam konteks global, akan sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. "Kita harus memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan instrumen pembangunan nasional yang mampu memastikan bahwa goncangan global tidak akan mempengaruhi secara signifikan kesejahteraan masyarakat Indonesia," imbuh Yuddy.

Menurut Yuddy, ada tiga komponen modal pembangunan yang harus dipertimbangkan yakni masalah hutang, produktivitas mesin- mesin nasional pertumbuhan ekonomi, dan penghematan. "Apakah kita harus terus berhutang pada donor untuk meningkatkan pembangunan?” sergahnya.

Kalau tidak ingin berhutang terus, lanjut Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta ini, Indonesia harus berpikir bagaimana meningkatkan produktivitas mesin-mesin nasional pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kegiatan industri harus terus digerakkan, dan  penguatan investasi juga terus dilakukan, tuturnya.

Hal  lain yang harus dilakukan saat ini adalah komponen ketiga, yakni penghematan. Dalam hal ini, Kementerian PANRB telah menerbitkan sejumlah kebijakan terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam gerakan penghematan nasional. Karena itu, Yuddy mengajak seluruh instansi pemerintah untuk terus melakukan penghematan, sehingga pengeluaran keuangan negara yang tidak perlu, bisa dimaksimalkan untuk membiayai pembangunan berbagai kepentingan rakyat. (rr/HUMAS MENPANRB)