Negara Perlu Belajar dari TVRI

Pemerintah mengalokasikan dana pagu anggaran 5,6 Trilyun untuk membiayai biaya pelatihan kartu Pra Kerja yang dijalankan oleh para mitra seperti Ruang Guru dan Startup lainnya. Sejak dibuka awal memang banyak kontroversial dari materi nya. Banyak materi yang tidak relevan untuk solusi jangka pendek mengatasi pengangguran korban PHK supaya tetap survive bisa menyambung hidup. Terlihat sekali mitra penyelenggara pelatihan online pra kerja ini tak siap dengan materi-materi yang urgent dibutuhkan. Ada pelatihan Ojek Online, padahal saat ini ojek online itu termasuk orang paling susah di masa pandemi Covid. Masih banyak lagi pelatihan-pelatihan yang dianggap tak bermutu. Abaikan masalah konten2 yg tak relevan kebutuhan mendesak ini, yang sebenarnya materi serupa sudah melimpah di internet dan gratis.

Kita fokus bagaimana seharusnya layanan ini menjadi dinikmati semua warga Indonesia yang membutuhkan. Coba deh Pemerintah belajar dari TVRI. Saya pernah ngobrol dengan salah satu Direktur TVRI. Dari obrolan itu ada yang menarik. Beliau mencertakan di era Direktur Utama Pak Helmi, TVRI beli license Liga Inggris, yang akhirnya menjadi geger. Dan ternyata license Liga Inggris itu bukan sesuatu yang mahal. Tujuan TVRI beli license agar ditayangkani gratis free to air. Rakyat se Indonesia sampai pelosok pedalaman bisa mendapat hiburan gratis. License kalau tak salah hanya 28 Milyar. Helmi pernah berkata kalau hak tayang liga indonesia bisa 4x lipat liga inggris.

Buat para TV komersial license segitu bisa dilipatgandakan nilai uangnya dalam bentuk sewa tv berbayar, nobar, iklan TVm dll bisa jadi ratusan Milyar bahkan Trilyun nilainya nilai komersialnya. Pastinya banyak yang terusik ide gila TVRI ini. Sayang kepemimpinan Helmi hanya berumur tak lama. Ntah ide gila ini yang membuat dia harus dipaksa hengkang.

Kembali lagi ke masalah Kartu Pra Kerja, coba seandainya 2000 video pelatihan digital itu dibeli license nya oleh Pemerintah. Beli saja 1 konten 100jt, kalau gak boleh dibeli sewa saja beberapa bulan sampai Covid ini mereda. Maka kira-kira 2000 x 100jt = 200 Milyar. Banyak kah? Sedikit sekali dibandingkan Trilyunan yg harus dibayarkan ke Mitra Pra Kerja. Semua konten itu tayangkan gratis, di Youtube juga di TVRI atau bikin platform aplikasi khuusus. Orang bisa pilih banyak konten,banyak ilmu yg dia dapat, bahkan siapapun. Anak sekolah saja diminta belajar di TVRI. Kenapa tak sekalian yg pengangguran diberlakukan sama, nonton pelatihan usaha atau kerja di TVRI. Kenapa kita butuh TVRI? Tak semua orang punya akses internet, tak semua orang punya Smartphone, kalau TVRI, semua orang bisa akses.

Pemerintah kalau mau cerdas dan berhemat lagi gak perlu keluar duit sama sekali bisa. Banyak CEO, business coach, mentor, pengusaha, dosen, praktisi disuruh ngisi konten GRATIS demi menolong sesama saudara yang lagi kesusahan. Demi negara, demi panggilan kemanusiaan mereka mau ikhlas. Mereka tinggal panggil ngisi materi buat video. Sebarkan  secara Gratis!

Banyak cara kalau Pemerintah mau mencari solusi yang efisien dan efektif. Jangan jadikan penenangan rakyat terdampak ini sebagai project komersial. Rakyat sebenarnya tak butuh pelatihan semacam ini. Mereka butuh bantuan langsung. Banyak dari mereka yang menganggap pelatihan ini hanya formalitas supaya dia bisa dapat bantuan. Sayang kan. Kita disuruh ikut pelatihan yang tak tepat sasaran tapi negara harus keluar biaya.

Belajar lah dari negeri tetangga menggratiskan banyak hal supaya rakyat bisa survive. Di sini malah disuruh ikut pelatihan berbayar. Meski yang bayar negara. Uang Pemerintah duit rakyat juga, dari pajak yg kita bayarkan. Mendingan uang pelatihan itu dibagi untuk tambahan modal usaha atau buat makan nyambung hidup akan lebih berguna.

Oleh : Yuda Wicaksana Putra