Sebuah keinginan yang sudah lama terpendam: ingin melihat bagaimana FPI beraksi ketika melakukan aksi sweeping. Keinginan itu semakin menjadi setelah membaca tulisan Pembubaran FPI: Solusi atau Polusi yang diganjar HL oleh admin Kompasiana. Saya tidak sedang dalam kapasitas menanggapi seluruh isi tulisan tersebut. Namun demikian, ada satu hal yang menarik perhatian saya atas tulisan tersebut, yaitu pada bagian penutup. “Di lain pihak, pemerintah kita sering tidak amanah dalam menjalankan aturan yang mereka buat sendiri. Peristiwa seperti di Kendal 100 % tidak akan pernah terjadi jika permerintah daerah konsisten dan amahan dalam menjalankan aturan. Maka, alangkah baiknya pemerintah bersikap tegas. Bentrok yang terjadi di Kendal dan mungkin bisa terjadi di tempat lain adalah ‘akibat’ dari ‘sebab’ yang kurang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.”
Pertama, saya menangkap (semoga salah) bahwa kesalahan ada pada pemerintah yang tidak konsisten dan amanah dalam menjalankan aturan. Ketika kesalahan ada di tangan pemerintah, mestinya usaha yang dilakukan adalah mendorong pemerintah untuk tegas menjalankan dan menegakkan aturan-aturan positif yang berlaku. Masyarakat harus mengawal kerja pemerintah bukan mengambil alih tugas dan wewenangnya. Bukankah negera kita masih negara hukum?
Kedua, bentrokan-bentrokan yang terjadi merupakan akibat dari sebab. Inilah yang menjadi pembenaran. Razia dan sweeping terjadi karena adanya praktek maksiat. Dengan logika yang sama, sebab dan akibat, kita bisa melihat bahwa tumbuh dan berkembangnya tempat-tempat maksiat tidak semata-mata karena tempat tersebut melainkan karena adanya “pelanggan”. Jika tidak ada masyarakat yang datang, saya yakin tempat-tempat maksiat itu tidak akan tumbuh melainkan mati dengan sendirinya. Dengan kata lain, tumbuhnya tempat-tempat maksiat itu disebabkan karena ada kebutuhan pula dari masyarakat. Oleh karena itu, langkah preventifnya adalah mencegah masyarakat untuk datang dan menikmati aneka tempat maksiat itu. Saya pikir, ini lebih gentle dibandingkan dengan mendatangi lokasi dan memporakporandakannya.
Ketiga, aksi sweeping dilakukan di luar area. Artinya FPI datang ke lokasi yang bukan daerah asalnya. Benahilah dahulu tempat di sekitar Anda tinggal. Katanya anggota FPI telah tersebar di berbagai kota. Jika anggota-anggota FPI membenahi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, tidak akan ada lagi aksi kekerasan seperti yang belum lama terjadi di Sukorejo.
Justru karena aksi-aksi terjadi di luar daerah asal, peristiwa tersebut bisa menjadi bias. Kita bisa melihat salah satu aksi sweeping FPI di SINI. Video tersebut diunggah pada 19 Juli 2013. Meski baru satu contoh video aksi yang terekam kamera cctv, namun cukup membuat saya mengerti. Semoga saja kejadian seperti yang terekam tersebut tidak menjadi gambaran umum atas aksi-aksi yang mereka lakukan.
Anda bisa membayangkan apa yang terjadi. Apakah seperti ini yang namanya aksi sweeping? Ada yang unik dalam video (yang kalau tidak salah terjadi pada bulan Juni 2013) itu bahwa peserta sweeping justru mengambil barang pemilik toko dan membawanya entah kemana. Tetap muncul pertanyaan dalam benak saya: benarkah FPI melakukan sweeping atau?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H