"Tes Antigen untuk Persyaratan Perjalanan Darat, Perlu atau Tambah Ribet?"

Kebijakan pemerintah yang mengontrol ketat mobilisasi masyarakat, terutama dalam satu bulan terakhir, disinyalir ada kepentingan lain di luar kepentingan keselamatan dan kesehatan. Tentu pejabat yang dirumorkan segera memberi klarifikasi. Seru ya!. Tentu keterbukaan di media harus kita apresiasi secara positif.

Sebagai masyarakat awam, kita hanya banyak menduga, kadang saking asyiknya menduga-duga sampai kelewatan dan justru makin runyam. Ada baiknya, kita berpikir tenang, renungkan dan berpikir positif saja atas segala kebijakan pemerintah ini. Kejelasan informasi inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat bawah. Umumnya mereka berpikir: suntik vaksin covid-19 saja sudah dua kali, masa mau perjalanan darat juga harus melengkapi surat tes antigen?

Nah, di sini permasalahannya agak ribet! Pemerintah maunya masyarakat yang akan mobilisasi termasuk pengguna moda transportasi darat tetap waspada, jadi diminta persyaratan adanya hasil negatif tes antigen. Sementara mayarakat awam, tahunya setelah mengikuti program suntik vaksin covid-19,--sampai dibela-bela antri suntik dua kali--pasti aman, bebas dari tertular virus covid-19 ini. Iya, kan? Jadinya tidak nyambung antara ekspektasi pemerintah dengan pola pikir masyarakat bawah.

Bagi kami yang sering mengikuti perkembangan  informasi ini, tak masalah, mengerti arti ketatnya kebijakan tentang pembatasan kegiatan masyarakat . Rupanya pemerintah belajar dari kasus negara lain, ketika lonjakan berhasil diredam, negara memberi kebebasan ,--kebablasan--akibatnya fatal, angka penularan kembali naik!  Berangkat dari hal ini, pemerintah tidak mau kecolongan untuk kedua kali, maka kebijakan sekarang mulai kembali ketat. Apalagi menghadapi libur akhir tahun yang berpotensi besar, angka penularan naik.

Terus, titik temu permasalahan ini bagaimana? Ketika di satu sisi pemerintah mensyaratkan tes antigen hanya dianggap merepotkan masyarakat dan di sisi lain, masyarakat sendiri nilai kesadaran tentang protokol kesehatan (prokes) rendah. Sekarang ditambah sebagian besar sudah vaksin, makin bebas saja tanpa diperhatikan efek-efek buruk mengabaikan prokes. Kadang informasi tentang nilai ketahanan vaksin sudah efektif di tubuh, setelah disuntik kuranglebih 3 bulan sesudahnya, kurang tersampaikan.

Akhirnya, langkah pemerintah yang antisipatif akan efektif jika dibarengi kepedulian  masyarakat tentang arti penting keselamatan bersama dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. 

----&&&-----