Pemda Pasif Sebelum Bencana

Namun dengan segala keterbatasan usaha yang mereka lakukan memang belum mampu membangkitkan kesadaran di masyarakat terutama pada pemerintah daerah sendiri.

Pada bulan Agustus 2018 satu bulan sebelum gempa terjadi, tahap ke 2 penelitian dari tim ekspedisi palukoro selesai dilakukan. Mereka kembali dengan berusaha untuk mengedukasi masyarakat dengan cara mendokumentasikan hasil temuan mereka dalam bentuk film dan buku dan akan memulai sosialisasi yang lebih lagi kepada pemerintah daerah Sulawesi Tengah. 

Namun sayang tidak disangka sesar Palu-Koro ternyata lebih cepat dan aktif dari pemerintah daerah Sulteng, sehingga gempa dengan kekuatan di atas 7 (7,4 SK) benar terjadi dan selanjutnya tsunami datang membilas pesisir kota Palu dan Donggala. Bahkan sebuah fenomena likuifaksi sampai menelan rumah/ pemukiman warga di daerah/ wilayah Palu dan Sigi.

Mitigasi Kurang Korban Banyak

Andai saja pemerintah daerah terutama gubernurnya lebih cepat dan aktif dalam merespon hasil temuan dari tim ekspedisi Palu-koro, maka tentu upaya untuk membuat program-program mitigasi bencana khususnya gempa dan tsunami akan dapat segera dilakukan, sehingga ancaman akan korban yang lebih banyak kemungkinan besar dapat diminimalisir.

Dalam sebuah wawancara di kompas tv, salah satu relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang bergabung dalam tim ekspedisi Palu-Koro mengatakan ketika mereka bertemu dengan pimpinan daerah (gubernur/bupati/walikota) dalam rangka sosialisasi akan bahaya potensi gempa dari sesar Palu-Koro di wilayah kota Palu dan sekitarnya, respon yang kurang baik justru ditunjukkan oleh mereka dengan mengatakan bahwa dalam sosialisasi mengenai bahaya bencana gempa tidak perlu terlalu berlebihan, karena nantinya justru akan menimbulkan keresahan dan perasaan takut di masyarakat. 

Bagi saya respon dari pimpinan daerah ini terlihat naif, karena pemimpin daerah justru bukan berpikir apa yang harus dilakukan agar masyarakat siap menghadapi bencana yang datang dan juga yakin bahwa pemerintah daerahnya sanggup untuk menangani bencana yang mungkin datang mengancam kapan saja.

Kurang responsifnya pemerintah daerah terhadap potensi ancaman gempa di kota Palu dan sekitarnya sudah dapat dinilai dari tidak adanya kesiapan pemerintah daerah sebelum dan sesudah bencana terjadi. 

Dari hasil pengamatan tim ekspedisi palukoro menemukan bahwa khusus di kota Palu, jarang sekali bahkan boleh dikatakan tidak ditemukan daerah yang terpasang rambu-rambu yang menjadi peringatan atau menunjukkan wilayah/daerah yang rawan gempa, bahkan justru di daerah-daerah yang sangat rawan terjadi gempa dan tsunami berdiri bangunan publik (hotel dan mall). 

Selain itu sangat jarang ditemukan rambu-rambu yang menunjukkan ke masyarakat ke mana harus mengevakuasi diri ketika bencana gempa dan tsunami terjadi. Buktinya terlihat setelah gempa terjadi, masih banyak warga yang berkumpul di sekitaran pesisir pantai bahkan sampai saat tsunami terjadi warga masih ada yang melintas di jalanan.

Sesudah bencana gempa dan tsunami terjadi, kota Palu yang adalah ibukota provinsi memang boleh dikatakan lumpuh total. Apalagi diperparah dengan matinya listrik, putusnya sambungan komunikasi dan akses jalan serta bandara udara. Kondisi inilah yang membuktikan bahwa memang selama ini tidak ada perencanaan dan persiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi pra dan pasca bencana.