Indonesia sebagai negara yang sangat saya banggakan, dimana saya menempuh kuliah di Universitas Airlangga di Surabaya, sekarang sedang dalam kondisi memprihatinkan. Â Indonesia yang saat ini sangatlah banyak mengalami kecacatan. Kecacatan yang terjadi di Indonesia ini bukanlah yang pertama kalinya, tetapi sudah ada dari beberapa puluh tahun lalu. Namun, untuk pemerintahan yang sekarang justru memperburuk masalah-masalah dan kecacatan tersebut. Korupsi di pemerintahan sekarang sudah semakin parah. KPK sebagai Lembaga negara untuk menuntaskan korupsi, tetapi ketua KPK nya juga yang melakukan korupsi. Ini membuktikan kalau Indonesia sekarang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Korupsi besar-besaran yang terjadi di Indonesia saat ini menyebabkan membengkaknya utang Indonesia yang berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok Kita semua tahu pada saat ini Indonesia masih mengalami berbagai masalah dan konflik di dalam negara. Ada konflik Gerakan separatis di  Wilayah papua yang menuntut pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat di sana.Terdapat juga konflik perbedaaan suku, agama, ras, dan budaya yang menyebabkan gesekan antar masyarakat. Namun, pada saat ini masalah yang paling sering disorot media adalah mengenai membengkaknya utang Indonesia pada saat ini di masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Sebagai Mahasiswa Universitas Airlangga, saya cukup prihatin melihat utang Indonesia ini yang semakin membengkak. Membengkaknya utang Indonesia disebabkan oleh ambisi dari pemerintah untuk membangun IKN yang merupakan bukan prioritas utama dalam pembangunan negeri ini. Membengkaknya utang Indonesia ini berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Dikutip dari perkataan Tom lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2015-2016 mengenai bahan pokok, beliau berkata Harga beras naik 30% dari yang sebelumnya. Begitu juga dengan kebutuhan pokok lainnya. Naiknya kebutuhan pokok ini membuat sebagian besar warga sudah mulai mengeluh. naiknya harga kebutuhan pokok juga berbarengan dengan sedikitnya lapangan pekerjaan. Tentunya, kenaikan harga kebutuhan pokok ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan oleh semua masyarakat.
Dikutip dari media berita CNN pada tanggal 19 Maret 2024, diberitahukan bahwa pada tahun 2025 pemerintah akan menaikkan pajak. Ternyata kenaikan pajak ini sudah disahkan  pada tahun 2021 dan tercantum di UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  Tentu, semua kebijakan pemerintah yang menaikkan semua harga ini adalah kebijakan yang sangat menyengsarakan dan menyiksa rakyat, terutama mereka yang merupakan kalangan menengah kebawah. Ambisi pemerintah dalam membangun IKN justru menyengsarakan rakyatnya. Rakyat dipaksa untuk membayar pajak dengan nominal yang memberatkan. Rakyat juga terpaksa membeli Bahan bakar minyak untuk kendaraan mereka dengan nominal yang mahal. Pemerintah yang seharusnya memperhatikan rakyat tetapi mereka malah memeprhatikan kepentingan mereka sendiri.
Masalah kenaikan harga bahan pokok ini merupakan masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Dari sudut pandang saya, pembangunan IKN ini bukan prioritas utama dari pembangunan negara ini. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan terlebih dahulu kepentingan dan kebutuhan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sebagai mahasiswa Universitas Airlangga, sy banyak melihat para penjual makanan itu mengeluh masalah harga beras. Langkah yang dapat kita lakukan untuk membantu menurunkan harga beras ini adalah  dengan memberikan kritik dan saran kepada pemerintah untuk mengkaji ulang prioritas pembangunan negara ini. Menurut saya juga, koruptor di Indonesia ini harus dihukum mati, karena jika mereka tidak dihukum mati, mereka tidak akan pernah jera melakukan hal tersebut. Kalau ini semua sudah dilaksanakan, pasti Indonesia akan sejahtera.
Indonesia tidak akan bisa menjadi Indonesia EMAS 2045 jika masalah-masalah seperti korupsi tidak dituntaskan. Korupsi ini berkaitan dengan sifat serakah manusia, oleh karena itu, Pemerintah harus tegas dengan pejabat pelaku korupsi. Pemerintah harus mempunyai regulasi aturan yang tegas untuk menindak pelaku korupsi supaya mereka jera dan tidak mau melakukan korupsi lagi.
