Banyumas memasuki babak baru dalam dunia teknologi informasi. Sebagai pusat satelit kota-kota bekas Karisidenan Banyumas, Purwokerto juga menjadi barometer kreativitas anak bangsa, tak terkecuali dunia piranti lunak.
Pemanfaatan komputer di daerah Banyumas telah merambah dunia perdesaan. Semua kantor desa menggunakan komputer untuk dukungan kerja administrasi dan layanan publik. Umumnya, warga menggunakan personal komputer (PC) dan komputer jinjing. Namun, sebagian besar komputer masih diperlakukan sebagai pengganti mesin ketik (kantoran) dan penyimpan data.
Agar piranti keras komputer bekerja dengan baik diperlukan sistem operasi dan program aplikasi. Program aplikasi dibutuhkan untuk melakukan kerja komputansi, seperti pengolah kata, gambar, suara, video, maupun menjalankan perhitungan.
Di banyak negara, pembelian piranti lunak biasanya dilakukan secara terpisah dengan piranti keras. Namun, sebagian besar pengguna komputer di Indonesia membelinya secara bersamaan, baik piranti lunak bersifat legal maupun ilegal.
Setali tiga uang dengan pengguna komputer di Indonesia, sebagian besar pengguna komputer di Banyumas menggunakan piranti lunak ilegal. Pada 2005, Business Software Alliance (BSA) dan International Data Corporation (IDC) memasukan Indonesia dalam daftar hitam negara pembajak ranking dua di dunia. Prosentasi pembajakan di Indonesia sangat mencengangkan; pada 2004 (87%), 2005 (87%), 2006 (85%), 2007 (84%), 2008 (85%), dan 2009 (86%). Jadi, dari 100 orang pengguna komputer di Indonesianya ada 86 pengguna menggunakan piranti lunak bajakan.
Modus operandi pembajakan bisa sangat beragam, mulai dari perorangan, pengecer, maupun toko komputer. Modus pertama, pembajakan dilakukan oleh pengguna akhir perusahaan (corporate end user piracy). Modus kedua, pembajakan dilakukan oleh pedagang secara eceran (retail piracy). Modus ketiga, pembajakan dilaukan oleh toko komputer yan g mengisi produk komputernya dengan piranti lunak bajakan (hard disk loading piracy).
Apakah Indonesia tidak ada piranti hukum untuk mengatasi praktik pembajakan? Jauh sebelum BSA dan IDC merilis laporan di atas, Indonesia memiliki Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada undang-undang itu disebutkan jika seseorang atau perusahaan terbukti melakukan tindak pembajakan, maka perusahaan yang bersangkutan dan manajemen senior perusahaan tersebut dapat dihukum maksimal tujuh tahun dan denda sebesar 5 milyar rupiah.
Tingginya angka pembajakan disumbang oleh tiga sebab utama. Pertama, ketidaktahuan pengguna. Sebagian besar pengguna komputer akan bereaksi keras bila dituduh sebagai pencuri. Sebagian besar pengguna komputer tidak tahu piranti lunak yang dipakainya ilegal sehingga mereka dianggap melakukan tindak pencurian yang berakibat pidana.
Mereka membayar lembaga jasa atau toko komputer 100-200 ribu rupiah untuk mendapatkan piranti lunak lengkap, mulai kantoran, multimedia player, hingga pengolah grafis. Pada 2007, saat marak terjadi razia piranti lunak di warung internet, toko komputer, dan pengguna akhir mengaku tidak tahu piranti lunak yang digunakannya ilegal.
Kedua, kemampuan daya beli masyarakat pada piranti lunak berbayar (propertary) sangat rendah. Harga piranti lunak bisa melebihi harga piranti keras. Piranti keras komputer jinjing sekitar 4 juta rupiah. Untuk mendapatkan sistem operasi propertary butuh 1-2 juta, aplikasi kantoran butuh 3,5 juta, pemutar musik dan video butuh 300-500 ribu, aplikasi antivirus 500 ribu, dan pengolah grafis butuh 7-9 juta.
Untuk sekadar mendapatkan paket komputer untuk keperluan kantoran dan hiburan, warga bisa mengeluarkan dana sekitar 8-10 juta rupiah. Angka itu sulit dijangkau oleh pengguna komputer umum. Dalam situasi kinerja penegakan hukum relatif rendah, maka praktik pembajakan seringkali menjadi pilihan utama.