Dewan Adat Papua dan Politik Kewargaan Masyarakat Adat Papua

Dewan Adat Papua menandai babak baru politik kewargaan di tanah Papua. Selama ini, politik di Papua didominasi wajah kombatan dengan ikon Organisasi Papua Merdeka (OPM), kini politik kewargaan mulai bergeser ke tengah di mana Dewan Adat Papua menjadi pelopornya. Mereka fokus mendorong masyarakat untuk mempengaruhi dan terlibat dalam pembangunan Papua.

Politik kewargaan (civic politic) dibangun melalui pendidikan hak-hak masyarakat adat. Pengetahuan atas hak-hak warga negara mendorong masyarakat Papua mampu berpikir kritis dan analitis atas kenyataan-kenyataan yang mereka hadapi. Sementara itu, kelompok kombatan lebih menekankan strategi propaganda dan perlawanan militer untuk melahirkan perubahan sosial di Papua.

Awalnya, Dewan Adat Papua dikelompokkan sebagai kelompok sparatis akibat sejumlah aktivisnya terlibat dalam deklarasi kemerdekaan bangsa Papua. Perubahan signifikan terlihat saat Leonard Imbirimenjabat sebagai sekretaris Dewan Adat Papua. Latar belakang Leo adalah pegiat lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pemberdayaan masyarakat kampung. Hal itu mendorong kebijakan-kebijakan Dewan Adat Papua cenderung ke arah politik kewargaan.

Pada akhir Oktober 2015, Dewan Adat Papua akan menggelar Konferensi Besar Masyarakat Adat III di Kabupaten Biak, tepatnya 28 Oktober - 1 November 2015. Ada sekitar 1.500 peserta yang mengikuti acara ini. Program kerja Dewan Adat Papua akan dibahas dalam konferensi ini, termasuk rekomendasi organisasi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua. Masa depan masyarakat Papua sedikit banyak akan ditentukan dalam Konferensi Besar ini.

Dewan Adat Papua berharap penyelenggaraan Konferensi Besar Masyarakat Adat III akan berdampak pada perbaikan citra Papua di mata publik. Konflik telah membawa masyarakat dalam situasi tak menentu sehingga terjerat dalam keterpurukan dan keterbelakangan. Kini, saatnya masyarakat adat Papua bergandeng tangan untuk bangkit dan menata kehidupan mereka secara lebih baik. Saatnya masyarakat Papua menjadi subjek dari percepatan pembangunan di wilayah Papua.