Bijak Menggunakan Kekuasaan sebagai Langkah untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Penyalahgunaan kekuasaan seringkali mencoreng kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan di suatu negara. Tidak perlu jauh jauh mencari, kasus seperti ini kita jumpai dalam dunia pendidikan, seperti maraknya kasus penindasan dari golongan atas layaknya seorang dosen atau kakak tingkat yang menindas kepada mahasiswa/i yang lebih rendah menyoroti betapa rentannya kekuasaan ketika digunakan untuk tujuan yang tidak sah atau merugikan orang lain. Dalam konteks ini, penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah struktural yang dapat menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang lebih luas.
Masih banyak kasus yang dapat kita jumpai bagaimana jabatan atau kekuasaan kerap disalahgunakan demi kepentingan sendiri. Penyalahgunaan kekuasaan sering kali terjadi ketika seseorang merasa memiliki kekuatan yang dapat melindunginya dari konsekuensi hukum atau sosial. hal ini seringkali diperburuk dengan adanya sistem hukum yang lemah atau tidak efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan individu dengan kekuasaan atau status tertentu.

 Penting untuk diingat bahwa pendidikan mengenai etika dan moralitas dalam menggunakan kekuasaan harus dimulai sejak dini. Tidak hanya di kalangan mereka yang sudah memegang jabatan, tetapi juga di tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tanpa pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab moral dalam menggunakan kekuasaan, seseorang yang diberi otoritas dapat dengan mudah terjebak dalam perilaku otoriter. Ini menjadi tugas bersama, baik pemerintah, institusi pendidikan, maupun masyarakat luas, untuk membangun kesadaran ini agar penyalahgunaan kekuasaan tidak menjadi budaya yang diterima begitu saja.

Pembenahan sistem hukum adalah langkah awal yang krusial dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Hukum yang adil dan efektif harus mampu menindak siapapun yang melanggar, tanpa memandang status atau posisi mereka dalam masyarakat. Selain itu, perlu adanya budaya akuntabilitas, di mana setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu yang berkuasa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa akuntabilitas yang kuat,kekuasaan hanya akan menjadi alat untuk menindas dan merugikan orang lain, bukannya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan berita kasus-kasus yang ada, juga mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan tentang etika dan moralitas dalam penggunaan kekuasaan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap individu-individu yang memiliki pengaruh besar maupun kecil, baik dalam ranah politik, ekonomi, maupun media sosial, sangat diperlukan agar penyalahgunaan kekuasaan tidak menjadi budaya dan memastikan bahwa tidak ada satupun individu yang kebal terhadap hukum.  Negara dan masyarakat harus bersama-sama memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk menindas orang lain, tetapi untuk mendukung keadilan dan kesejahteraan bersama. Pembenahan sistem hukum dan budaya pengawasan yang lebih ketat dapat menjadi langkah awal untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan.