Selama ini, Yogyakarta dikenal luas, sebagai salah satu daerah tujuan wisata populer di Indonesia. Kepopuleran Jogja, tak lepas dari kekayaan budaya, dan eksotisme tempat wisata, yang dimilikinya. Popularitas ini, menyimpan potensi bisnis pariwisata yang bernilai besar. Ditambah lagi pada tahun 2017 ini, pembangunan bandara berskala internasional di Yogyakarta, tepatnya di daerah Temon, Kabupaten Kulonprogo, sudah dimulai. Bandara, yang diperkirakan, dapat mulai beroperasi penuh, tahun 2019 mendatang ini, akan menjadi 'gerbang udara' baru Yogyakarta. Besarnya daya tampung, dan luasnya cakupan rute penerbangan yang dilayani, berpotensi menambah jumlah turis yang datang ke Jogja, di masa depan.
Potensi ini, dilirik para pelaku bisnis perhotelan, yang bermodal besar. Mereka lalu berlomba-lomba, membangun hotel di lokasi strategis. Situasi makin menguntungkan mereka, karena adanya kemudahan perijinan. Hasilnya, dari tahun ke tahun, jumlah hotel, di Jogja semakin banyak. Bisa dibilang, Jogja sedang mengalami masa 'hotelisasi', khususnya sejak sedekade lalu.
Dari sisi positifnya, 'hotelisasi' di Yogyakarta, mampu memberi manfaat ekonomi. Banyaknya jumlah hotel, mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga, angka pengangguran menurun. Bagi pemerintah daerah, keberadaan hotel-hotel ini, berpotensi menambah angka pemasukan daerah, dari sektor pajak. Sementara itu, bagi wisatawan, banyaknya jumlah hotel, memperkaya pilihan tempat mrnginap mereka di Yogyakarta, sesuai dengan kondisi kantong masing-masing.
Tapi, selain mempunyai sisi positif, banyaknya jumlah hotel di Yogyakarta,, juga mempunyai dampak negatif. Pertama, konsumsi air tanah makin meningkat, tapi tingkat ketersediaannya makin sedikit. Karena, letak hotel, kebanyakan berdekatan, dengan pemukiman penduduk.
Peneliti Penanggulangan Bencana Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, melakukan riset terkait dampak pembangunan hotel di Yogyakarta terhadap krisis air. Hasil penelitian menemukan, sejak tahun 2006, permukaan air tanah terus menurun sebanyak 15-50 sentimeter per tahun. Akibatnya, warga Yogyakarta sulit mendapat air tanah. Di sini, rentan terjadi konflik, antara warga, dan pihak pengelola hotel.
Selain krisis air, banjir menjadi ancaman lain, yang akan muncul, khususnya saat musim penghujan. Karena daerah resapan air berkurang banyak, akibat pembangunan hotel secara besar-besaran. Ditambah lagi, Yogyakarta berada di daerah rawan gempa. Kita tentu ingat, seberapa merusaknya, gempa gempa berskala 5,9 SR, pada 27 Mei 2006 di Jogja, yang menelan ribuan korban jiwa, dan luka, plus kerusakan infrastruktur (termasuk rumah penduduk) cukup luas. Pada saat itu, jumlah hotel, khususnya hotel bertingkat, di Yogyakarta, belum sebanyak sekarang.
Pada saat ini, moratorium pembangunan hotel, memang sudah diberlakukan, sampai akhir tahun 2017 ini. Tapi, pembangunan sejumlah hotel, masih berjalan. Karena, proyek tersebut dimulai, sebelum moratorium berlaku.
Mengingat besarnya potensi dampak positif, dan negatifnya. Ke depannya, perlu diberlakukan kebijakan pendukung yang memadai. Misalnya, dengan menetapkan, daerah 'kantong hotel', dan larangan membangun hotel, di dekat daerah pemukiman penduduk. Supaya, tidak terjadi konflik horizontal, antara masyarakat dengan pengelola hotel, maupun manusia dengan alam. Sehingga, Yogyakarta dapat semakin maju, tanpa mengorbankan keberadaan masyarakat, dan budaya khasnya, termasuk kearifan lokalnya. Karena, suatu budaya ada, karena adanya masyarakat. Jika masyarakat tidak ada, maka, tidak akan ada budaya.
Referensi: 1