Sebagai negara pemegang Presidensi G20 2022, Indonesia mengusung tema besar "Recover Together, Recover Stronger". Di tingkat nasional, tema ini juga menjadi tema besar pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah,
Salah satu sasaran utama dari program ini adalah kelompok berkebutuhan khusus alias penyandang disabilitas. Ini layak diapresiasi, karena ada kesetaraan yang ingin coba diwujudkan.
Hanya saja, kalau boleh memberi saran, sebaiknya sifat ekonomi inklusif yang dihadirkan seharusnya berkelanjutan. Dalam arti, bukan hanya hadir dalam event seperti G20 atau event amal, setelah itu hilang kabar beritanya.
Sebelumnya, keberlanjutan dalam program ekonomi inklusif (yang menyasar disabilitas) masih menjadi satu hal yang cukup langka. Memang, sering ada event atau program untuk difabel, tapi setelah itu selesai, semuanya ikut selesai.
Akibatnya, tak ada keberlanjutan dalam program ekonomi inklusif di Indonesia. Kalaupun ada yang berkelanjutan, itu adalah masih banyaknya penyandang disabilitas yang kesulitan untuk lebih mandiri secara ekonomi, karena sistem dan budaya yang ada masih cenderung kurang bersahabat kepada mereka.
Apa boleh buat, penyandang disabilitas sering terjebak di posisi kurang mengenakkan. Mulai dari kena "bully", sampai jadi terbatas, mulai dari mengakses fasilitas umum, sampai  mencari pekerjaan.
Berangkat dari masalah ini, jika pemerintah ingin menyeriusi program ekonomi inklusif secara berkelanjutan, Â harus ada rencana jangka panjang yang jelas.
Minimal, ada ketentuan yang memberi ruang lebih, supaya program ini tidak berakhir seperti yang sudah-sudah. Misalnya, pemerintah bisa mengatur, sektor mana yang disarankan atau kurang disarankan untuk merekrut penyandang disabilitas, dengan menimbang kondisi yang bersangkutan.
Sebagai contoh, penyandang disabilitas tidak disarankan untuk bekerja di bidang militer atau konstruksi (sebagai prajurit tempur atau pekerja lapangan), karena kondisinya memang tidak memungkinkan.
Sebagai gantinya, mereka bisa lebih diarahkan untuk bekerja di sektor-sektor lain, yang tidak mempersoalkan masalah disabilitas mereka. Bila perlu, kolaborasi dengan lembaga-lembaga negara seperti Bank Indonesia, BUMN atau pihak swasta perlu digiatkan.
