Penetapan tarif baru ini sendiri pasti sudah melalui kajian mendalam, walaupun itu kemungkinan akan dikaji ulang, seturut kegaduhan yang muncul di dunia maya. Maklum, untuk konservasi Candi Borobudur, pemerintah bekerjasama dengan UNESCO, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB.
Alasan lain yang membuat kebijakan ini masuk akal adalah, Â pemerintah berencana menjadikan candi yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini sebagai satu pusat tempat ibadah dan wisata religi agama Buddha skala internasional.
Kurang lebihnya, Candi Borobudur akan berkonsep seperti kompleks Angkor Wat di Kamboja, atau Wat Arun di Thailand. Kedua tempat ini adalah situs bersejarah dan tempat ibadah agama Buddha, sekaligus destinasi wisata yang cukup populer di mata turis, termasuk turis mancanegara.
Kebetulan, Borobudur sendiri merupakan candi bercorak Buddha, dan agama Buddha sendiri merupakan salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi, rencana pemerintah kali ini cukup bisa dimengerti.
Sambil menjaga kelestarian situs bersejarah, pemerintah juga menjamin kebhinekaan tetap hadir secara nyata, termasuk bagi golongan agama minoritas.
Tapi, untuk mencegah "kecemburuan sosial" dari obyek wisata sejenis, pemerintah sebaiknya juga membuat pengaturan dan pembatasan jumlah pengunjung secara spesifik, di obyek wisata sejenis, misalnya Candi Prambanan, Candi Muara Takus di Sumatera, dan candi-candi di Jawa Timur.
Dengan demikian, masyarakat bisa teredukasi untuk bersikap sebagaimana wisatawan yang baik, di situs bersejarah, karena dengan membayar cukup mahal, mereka pasti tidak akan berani berbuat seenaknya, karena pasti tidak mau tekor akibat kena denda berat.
Di sisi lain, langkah ini juga bisa menjadi cara efektif menjaga kelestarian situs bersejarah, sambil merajut kebhinekaan, di tengah hadirnya bahaya laten radikalisme dan ekstremisme di Indonesia beberapa tahun terakhir.
Soal tarif yang mahal ini, pemerintah harus bisa memastikan, kualitas yang didapat akan sepadan, kalau bisa sesempurna mungkin. Berhubung seluruh dunia nanti akan melihat, ada kesalahan serius sedikit saja pasti akan disorot habis.
Jika mampu diterapkan secara konsisten dan adil, dampak positifnya pasti akan dirasakan semua pihak, termasuk masyarakat sekitar tempat wisata.
Selama tidak ada korupsi (dalam bentuk apapun) di dalamnya, seharusnya ini bukan satu kesalahan, karena akan bermanfaat secara luas. Dengan demikian, pemerintah pun bisa semakin dipercaya, karena telah benar-benar hadir di masyarakat.
