Mudsus SDGs Drien Berumbang Menjadi Musyawarah Penutup di Kuala Batee

(Kuala Batee, 04/08/2021) Dalam upaya menyukseskan program pembangunan desa yang berkelanjutan ( SDGs) Pemerintahan Gampong Drien Berumbang melaksanakan Musdessus ( Musyawarah Khusus ) Penandatanganan berita acara pelaksanaan survey yang di lakukan oleh tim Relawan pendataan SDGs beberapa waktu yang lalu.

Dalam pemaparan laporan pertanggungjawabannya tim Relawan SDGs Gampong Drien Berumbang menyampaikan  bahwasanya mereka telah mendata 3 Dusun yang berada di wilayah Gampong Drien Berumbang, baik data Individu maupun data kepala keluarga dan juga beberapa indicator lain yang di minta oleh pemerintah pusat melalui kemendesa.

Adapun jumlah total Individu Kota Bakti berjumlah 854 Jiwa.Turut hadir dalam musdessus SDGs Pendamping Desa kecamatan kuala Batee Aceh Barat Daya  M. Yusuf Is,S.Pd  disertai Pendamping Lokal Desa Asyraf Muzafar, S.Hum yang mengayomi sejumlah 4 Gampong di kecamatan Kuala Batee di dalamnya termasuk Gampong Drien Berumbang

Acara musyawarah berlangsung pukul 14.30 wib sampai dengan 16.30 wib di Gedung Serba Guna Gampong Drien Berumbang. Dalam Sambutannya M.Yusuf , SPd  atau yang akrab di sapa Yusuf selaku Pendamping kecamatan, sangat mengapreasi acara tersebut, walaupun belum sesempurna mungkin karena terkendala dengan website SDGs  yang sedang bermasalah di tingkat pusat, sehingga pintanya agar tim harus siap-siap jikalau suatu saat website bagus lalu harus mengimput pekerjaan yang masih tertunda ke website  SDGs pusat''

Sambungnya lagi ''di kutip dari buku karangan Gus Menteri bahwasanya SDGs tersebut tergambar pada 4 pilar yang saling terkait satu sama lain. Pilar pertama adalah pilar sosial melalui pilar tersebut dimaksudkan pada  pembangunan yang berorientasi pada hak dasar manusia, yang kedua adalah pilar ekonomi, untuk mewujudkan pilar social maka diperlukan pilar  pilar ekonomi yang mana pilar ekonomi tidak terlepas dari pilar lingkungan dan yang terakhir adalah pilar keempat SDGs adalah pilar hukum dan tata kelola, yang dapat memberikan kepastian hukum dan terwujudnya tata kelola yang efektif transparan dan akuntabel, sebagai prasyarat pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, demikian pungkasnya.(YS)*