Sikap terhadap Keputusan MK
Jika hal itu dapat dibuktikan, kemungkinan besar MK akan mencermatinya secara hati-hati sehingga keputusannya adil. Apabila keputusan itu mengabulkan gugatan Prabowo dan ia dinyatakan menang, maka rakyat Indonesia perlu menghargai keputusan MK. Juga  menerima Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.
Selanjutnya, apabila dalam persidangan MK turut terungkap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU dan Bawaslu, maka kedua pihak ini pun perlu siap-siap bertarung dengan hukum. Anggota KPU dan Bawaslu berkewajiban membela diri, menangkis bukti yang disodorkan Prabowo dengan data atau bukti yang lebih kuat di depan pengadilan.
Diakui bahwa keputusan semacam itu tidak diharapkan oleh KPU, Bawaslu, maupun pendukung Paslon 01. Tapi kalau kenyataannya begitu, semua pihak perlu legowo. Harus menerima karena itu keputusan satu-satunya dan final. Demikian juga kalau tindakan KPU dan Bawaslu salah dan mengandung unsur pidana, sudah selayaknya mereka diproses menurut ketentuan hukum pidana.
Sebaliknya, jika kubu Prabowo gagal membuktikan kecurangan atau perampasan hak-hak konstitusional rakyat, tentu tidak ada alasan untuk menolak hasil Pilpres. Menolak kenyataan asal menolak bukanlah sikap seorang pemimpin. Itu hanya bisa diterima bila dilakukan oleh seorang anak yang masih ingusan.
Bagi seorang patriot, pemimpin, apalagi negarawan, akan lebih terhormat mengakui kekalahan diri juga  menerima dan mengakui keunggulan lawan tanding secara terang-terangan.
Sikap seperti itulah yang lebih cocok ditampilkan Prabowo, atau pemimpin apapun di lembaga mana pun. Sikap itu pulalah yang dapat menambah bobot nilai diri, yang dapat merawat keutuhan bangsa dan negara.
Dengan menampilkan sikap seperti itu, maka acungan dua jempol yang diberikan kepada KPU layak diberikan kepada Prabowo. ***
